Baca: Mahathir Memegang Kendali Calon Penggantinya.
Wakil presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dan anggota parlemen mewakili Jerlun itu mengatakan, niat mereka yang sebenarnya terungkap dengan tindakan terbaru mereka. Meskipun pada akhirnya mereka mengklaim bahwa dukungan mereka untuk Dr Mahathir dilakukan ‘demi kepentingan rakyat’.
"Mereka (anggota parlemen Barisan, PAS dan PBRS) menandatangani deklarasi undang-undang yang asli tanpa persyaratan yang dilampirkan. Setelah masalah ini muncul, mereka menuntut agar suara mereka harus diambil secara serentak, Mahathir harus meninggalkan Pakatan sekarang, dan kondisi terbaru mereka adalah mereka tidak ingin masuk DAP (Democratic Action Party),” ujar Mukhriz, seperti dikutip The Straits Times, Rabu, 26 Februari 2020.
"Mereka mengatakan itu demi kepentingan rakyat padahal sebenarnya itu untuk menyelamatkan (mantan PM Malaysia) Najib Razak dan (Ketua Partai UMNO) Ahmad Zahid Hamidi (dari persidangan korupsi mereka),” imbuh Mukhriz.
"Rakyat tidak bodoh," tegas Mukhriz, yang juga menjabat menteri utama Kedah.
Dia mengomentari pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin koalisi Barisan Nasional (termasuk UMNO), The Malaysian Islamic Party (PAS) dan Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) setelah pertemuan mereka dengan Yang Di Pertuan Agong pada Selasa 25 Februari.
Sekretaris Jenderal Umno Tan Sri Annuar Musa mengatakan, para pihak pada awalnya setuju untuk membentuk pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Mahathir dengan syarat bahwa DAP tidak akan menjadi bagian darinya. Dia mengatakan bahwa mereka telah mencabut deklarasi dukungan hukum mereka untuk Dr Mahathir, menambahkan bahwa mereka juga telah menolak proposal yang terakhir untuk pemerintah persatuan.
Annuar, yang adalah anggota parlemen mewakili Ketereh, mengatakan Partai United Malays National Organisation (UMNO), PAS, Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC) dan PBRS dengan suara bulat setuju bahwa pembubaran Parlemen adalah satu-satunya jalan menuju pembentukan pemerintahan Malaysia baru.
UMNO dan korupsi
Seperti diketahui Mantan perdana menteri Najib Razak dan Presiden Umno Ahmad Zahid Hamidi menghadapi banyak tuduhan korupsi sehubungan dengan masa jabatan mereka di pemerintahan sebelumnya.
Mukhriz lebih lanjut mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Mahathir untuk membentuk pemerintahan. Para pemimpin Barisan Nasional belum menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung para pemimpin yang korup.
Baca: Cari PM Baru, Raja Malaysia Wawancara Anggota Parlemen.
"Sampai saat ini, kami belum mendengar dari Umno dan Barisan bahwa jika mereka ingin membentuk pemerintahan (dengan Bersatu), persidangan yang melibatkan mantan presiden mereka Najib, istrinya Datin Seri Rosmah Mansor dan presiden saat ini Ahmad Zahid akan terus tanpa campur tangan, dan bahwa putusan apa pun akan diterima oleh mereka, "kata Mr Mukhriz
Dalam beberapa minggu terakhir, para anggota parlemen dari kedua sisi koalisi yang berkuasa di Pakatan Harapan dan partai-partai oposisi termasuk Barisan menandatangani deklarasi berdasarkan undang-undang yang menyatakan dukungan mereka kepada Mahathir untuk menyelesaikan masa jabatan penuh sebagai perdana menteri.
Perkembangan politik kemudian melihat Parti Pribumi Bersatu Malaysia meninggalkan koalisi Pakatan Harapan. Membelot dari PKR dan penyatuan anggota parlemen dari kedua belah pihak yang memicu perpecahan dalam mendukung Mahathir sebagai perdana menteri.
Pada Senin, Mahathir mengajukan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri, yang diterima oleh Yang di-Pertuan Agong pada hari berikutnya. Namun, Raja telah menyetujui Mahathir untuk terus memerintah negara itu sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru diangkat dan kabinet baru dibentuk.
Raja saat ini di tengah mewawancarai semua anggota parlemen untuk menentukan siapa yang memerintahkan mayoritas dukungan di parlemen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
