Seorang juru bicara pemerintah menyatakan keprihatinannya atas rapat yang diadakan sebuah organisasi yang menargetkan polisi. Organisasi yang dimaksud pejabat itu adalah Civil Human Rights Front (CHRF), yang menjadi pendorong gerakan massa.
"Setelah berbagai demonstrasi diadakan dalam dua bulan terakhir, para pedemo yang radikal berulang kali menuduh polisi, memotong kabel, dengan sengaja memblokir jalan-jalan, merusak fasilitas umum, membakar sejumlah lokasi, menyerang petugas polisi dengan senjata ofensif, serta melemparkan batu bata dan bom bensin," kata juru bicara tersebut, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 19 Agustus 2019.
"Banyak kantor polisi diserang dan dikepung. Polisi telah menangani tindakan ilegal ini dengan penuh toleransi," kata dia.
Bahkan, ucap jubir tersebut, anggota keluarga para polisi juga berada di bawah intimidasi. "Tempat tinggal mereka dirusak dan perempuan serta anak-anak yang tinggal di sana ketakutan dan terganggu," imbuhnya.
Dia menambahkan pemerintah bahkan sangat menghormati hak publik untuk berkumpul secara damai dan memberikan kebebasan berbicara. Menurut jubir, pemerintah mengimbau para pedemo melakukan protes secara damai.
Baca juga: Ribuan Demonstran Padati Victoria Park Hong Kong
Para pengunjuk rasa berkumpul pada akhir pekan lalu di Victoria Park untuk menunjukkan kepada para pemimpin kota bahwa protes mereka masih mendapat dukungan publik.
Bahkan, para pedemo terlihat memegang spanduk dan selebaran bertuliskan 'Polisi setop membunuh Hong Kong' dan 'Berhenti Menembak'. Selebaran ini dinilai menggambarkan otoritas tersebut negatif.
Juru bicara pemerintah mengatakan hanya menggunakan 'kekuatan minimum' jika mereka tidak punya pilihan. Polisi dan pengunjuk rasa bentrok, para pedemo terlihat menyerang polisi, begitu pula mereka didorong kembali dengan semprotan merica.
Di tengah kekerasan ini, layanan bandara juga terganggu. Akibatnya banyak penumpang terdampar.
Sepuluh pekan demonstrasi terjadi di Hong Kong. Awalnya, para pedemo menuntut dibatalkannya rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke daratan Tiongkok.
Kini, tuntutan mereka berubah menjadi kebebasan lebih untuk Hong Kong. Para pedemo juga meminta agar pemimpin kota tersebut, Carrie Lam, mundur dari jabatannya, karena dianggap mendapat dukungan dari pemerintah pusat Beijing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
