Kondisi salah satu kamp IDP di Sittwe, Rakhine, Myanmar, 22 September 2017. (Foto: AFP/AIDAN JONES)
Kondisi salah satu kamp IDP di Sittwe, Rakhine, Myanmar, 22 September 2017. (Foto: AFP/AIDAN JONES)

PBB Ancam Tarik Bantuan dari Rakhine Myanmar

Internasional myanmar rohingya pengungsi rohingya
Arpan Rahman • 17 Juni 2019 13:27
Rakhine: Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan Myanmar bahwa bantuan serta dukungan terhadap negara bagian Rakhine akan dicabut jika pemerintah setempat tidak menghentikan politik apartheid atau pemisahan kelas sosial berdasarkan ras, warna kulit dan lainnya.
 
Dalam sebuah surat untuk pemerintah Myanmar yang dilihat kantor berita Guardian, Senin 17 Juni 2019, disebutkan bahwa PBB dan para mitranya akan menahan bantuan untuk sejumlah kamp pengungsi internal (IDP) di Rakhine.
 
Sejak tujuh tahun terakhir, PBB terus bekerja di sejumlah IDP yang dihuni minoritas Muslim Rohingya di Rakhine. Para Rohingya itu berada di IDP karena terusir dari tempat tinggal mereka sendiri akibat gelombang aksi kekerasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dikirim oleh koordinator Knut Ostby, surat PBB untuk pemerintah Myanmar itu tertanggal 6 Juni 2019. Disebutkan bahwa bantuan PBB akan disalurkan kembali ke Rakhine jika "sudah ada kemajuan berarti dalam isu kebebasan bergerak." Kebebasan bergerak merujuk pada Rohingya, yang selama ini ruang geraknya di Myanmar dinilai PBB sangat terbatas.
 
Pada 2017, pemerintah Myanmar bertekad menutup sejumlah IDP, dimana 128 ribu Rohingya dan etnis Muslim Kaman tinggal. Para etnis minoritas itu tinggal di IDP setelah rmah mereka hancur dalam gelombang kekerasan pada 2012.
 
Myanmar pernah menyetujui rekomendasi dari mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, yang menyerukan agar para pengungsi internal itu direlokasi ke perumahan layak dekat tempat tinggal asli mereka. Para pengungsi itu juga diminta diberi ruang gerak layak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
 
Namun, berdasarkan laporan internal PBB yang telah dilihat Guardian, dan juga pengakuan dari beberapa agensi PBB di lapangan, memperlihatkan bahwa kondisi kehidupan Rohingya tetap buruk meski sudah direlokasi. Hak-hak dasar mereka, terutama kebebasan bergerak, masih sangat terbatas.
 
Rohingya adalah salah satu etnis minoritas paling terpersekusi di dunia. Gelombang kekerasan pada 2012 telah menghancurkan ratusan ribu rumah Rohingya.
 
Gelombang kekerasan berlanjut pada Oktober 2016 dan Agustus 2017, dimana operasi pasukan keamanan Myanmar telah membuat lebih dari 800 ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
 
PBB melihat operasi pemerintah Myanmar dapat dikategorikan pembersihan etnis. Namun Myanmar membantahnya, dan mengklaim operasi dilakukan semata untuk memburu sejumlah grup militan.
 
Baca:Rohingya Takut Pulang, Kamp Transit Myanmar Sepi
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif