Baca juga: Kashmir Ditutup, Puluhan Ribu Prajurit India Bersiaga.
Rencana ini dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak baru dengan Pakistan, mengingat negara itu juga mengklaim wilayah dari Kashmir. Selama hampir tujuh dekade, kedua negara saling merebut pengaruh di Kashmir yang mayoritas populasinya Muslim.
Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah federal akan membatalkan Pasal 370. Aturan itu berisi sebuah ketentuan konstitusional yang memberikan status khusus untuk Kashmir yang disengketakan dan memungkinkan negara bagian India Jammu dan Kashmir membuat undang-undang sendiri.
"Seluruh konstitusi akan berlaku untuk negara Jammu dan Kashmir," kata Shah, seperti dikutip BBC, Senin, 5 Agustus 2019.
Tetapi aturan ini harus mendapatkan persetujuan dari Presiden India. Langkah itu juga berarti pencabutan larangan pembelian properti oleh orang-orang dari luar negara bagian kashmir. Rencana serupa di masa lalu memicu penolakan dari Kashmir.
Undang-undang juga telah menetapkan pekerjaan pemerintah dikhususkan untuk warga Kashmir, termasuk juga posisi di universitas. Aturan itu dikeluarkan demi menjaga posisi penting di Kashmir tidak dikuasai oleh warga dari India.
Partai penguasa Perdana Menteri Narendra Modi telah mendorong untuk mengakhiri status konstitusional khusus Kashmir, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut telah menghambat integrasinya dengan seluruh India.
Para pemimpin politik di Kashmir telah memperingatkan bahwa pencabutan hukum akan memicu kerusuhan yang meluas.
Sejak tahun lalu, Kashmir telah diperintah oleh pemerintah federal India, setelah Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi menarik diri dengan partai setempat.
Pengumuman ini muncul setelah pihak berwenang meluncurkan tindakan keras di Kashmir dengan menangguhkan layanan telepon dan menempatkan para pemimpin negara di bawah tahanan rumah.
Layanan telepon dan internet dihentikan pada Senin pagi, dan para petinggi negara bagian setempat menulis di Twitter bahwa mereka telah dijebloskan dalam tahanan rumah.
Pada Minggu, sebuah pertemuan partai-partai regional telah bersumpah untuk melindungi status khusus kawasan itu. Mereka mengatakan setiap langkah untuk membatalkan hak istimewa akan menjadi agresi terhadap rakyat Kashmir.
Ketegangan telah meningkat sejak Jumat, ketika para pejabat India mengeluarkan peringatan atas kemungkinan serangan militan oleh kelompok-kelompok yang berbasis di Pakistan.
Pakistan telah menolak pernyataan itu, tetapi ribuan turis, peziarah, dan pekerja India yang ketakutan keluar dari wilayah itu selama akhir pekan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
