Demikian dikatakan Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian dalam Seminar Nasional bertajuk 'Diplomasi Pertahanan Republik Indonesia terkait Krisis di Semenanjung Korea' di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Depok, Selasa, 19 Desember 2017.
Dijelaskan dia, Korea Utara merupakan negara yang berkonsentrasi pada keselamatan rezim dan negaranya. Sebagai negara yang terkucil secara diplomatis, maka nuklir dipilih Korut untuk mencegah dan menggetarkan negara-negara lain yang menginginkan kejatuhan rezimnya.
“Bahkan sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, pemimpin Korut Kim Jong-Un tetap melakukan konfrontasi. Atas krisis tersebut, maka Indonesia haruslah berperan dalam menciptakan perdamaian dunia, “ urainya.
Ia menambahkan krisis di Semenanjung Korea tentu berdampak bagi Indonesia. Skenario terburuk adalah saat peluncuran rudal dan terjadi perang, Indonesia pasti terkena dampaknya.
"Sekarang rudal diluncurkan ke Jepang, tapi bisa juga nanti ke arah selatan. Kalau terjadi kesalahan perhitungan, maka ada kemungkinan senjata itu jatuh di wilayah Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia mengantisipasi kemungkinan terburuk itu? Di sinilah TNI sebagai salah satu komponen yang harus menjaga keselamatan Indonesia," kata Octavian.
Mengantisipasi hal itu, kata dia, TNI bertanggung jawab menggelar pertahanan antirudal. Gelar pertahanan ini menjadi domain Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).
Pasukan Kohanudnas dilatih untuk menghadapi konsep serangan udara konvensional jika dilakukan oleh pesawat udara oleh musuh. Di sisi lain, pasukan ini juga tak boleh lengah akan ancaman rudal yang sewaktu-waktu bisa diluncurkan Korut.
"Serangan rudal sangat berbeda dengan serangan pesawat udara, maka antisipasinya harus ekstra," kata dia.
Baca: Provokasi Berbahaya Korut di Semenanjung Korea
Serangan rudal, kata dia, bisa lebih cepat dari serangan pesawat udara. Bahkan daya ledaknya lebih tinggi. Serangan rudal juga bisa meledak di mana saja.
"Makanya disebut sebagai senjata nonkonvensional. Ini yang harus menjadi perhatian masyarakat Indonesia," paparnya.
Octavian juga menyarankan agar pemerintah mengirimkan utusan khusus untuk meredam persoalan ini. Jika tidak diantisipasi, dia khawatir investasi yang sudah dibangun saat ini bisa rusak jika serangan nuklir dilakukan Korut.
"Kalau misalnya rudal Korut meluncur kita cuma punya waktu 16 menit untuk berlindung. Begitu dengar (peluncuran nuklir) maka harus segera bertindak apa yang harus dilakukan," katanya.
Indonesia juga harus selalu waspada atas peluncuran rudal yang dilakukan Korut. "Jika ada info rudal diluncurkan, kita harus segera mengetahui ke mana rudal diarahklan. Ke Amerika atau ke mana? Saat ini kita tidak pernah tahu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
