Rusia tidak berada di kubu pengecam maupun pendukung kebijakan Trump tersebut.
"Itu bukan urusan kami. Ini juga menegaskan kembali bahwa sejak dulu, Rusia tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain," ungkap Duta Besar Galuzin Mikhail Galuzin di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
Dubes Galuzin juga belum dapat berkomentar mengenai masalah kewarganegaraan ganda Rusia terkait larangan imigrasi Trump. Dalam perintah eksekutif, Trump melarang kedatangan warga dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Larangan berlaku bagi orang yang memiliki kewarganegaraan ganda.
Inggris, Kanada dan Australia mengaku akan mendapat pengecualian dalam hal kewarganegaraan ganda. "Belum ada sikap resmi dari Moskow," tutur Dubes Galuzin, terkait apakah Rusia juga telah atau akan mendapat pengecualian.
Alih-alih merespons kebijakan imigrasi AS, Dubes Galuzin menyarankan agar perhatian komunitas global ditujukan kepada negara-negara yang saat ini dilanda kekacauan. Ia mendorong masyarakat internasional untuk membantu sesama, "membangun kehidupan normal di negara-negara tersebut."
Khusus untuk konflik Suriah, Rusia juga mendorong adanya inisiatif negara lain untuk turut mendorong terciptanya solusi damai. Dalam dialog damai konflik Suriah di Astana, negara penengah yang hadir adalah Rusia, Turki dan Iran.
"Komunitas global harus fokus menormalisasi situasi di negara-negara yang dilanda konflik. Tujuannya agar warga di negara-negara tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa harus mencarinya ke negara lain," kata Dubes Galuzin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
