Perusahaan berbasis di Inggris itu disebut terkait skandal penyalahgunaan data Facebook yang terus bergulir.
Partai Kongres oposisi utama India mengatakan bahwa baik partai maupun presiden partai Rahul Gandhi tidak pernah menyewa jasa perusahaan itu.
(Baca: Konsultan Cambridge Analytica Diduga Pengaruhi Pemilu Malaysia).
Kongres Nasional India dan presidennya tidak pernah menggunakan atau menyewa jasa sebuah perusahaan bernama Cambridge Analytica, kata juru bicara partai Randeep Surjewala.
"Ini adalah agenda palsu dan kebohongan yang diberikan oleh Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad," katanya seperti dilansir Straits Times, Jumat 23 Maret 2018.
Prasad mempertanyakan hubungan antara Kongres dan perusahaan menyusul laporan media tentang rencana partai untuk memakai layanan perusahaan untuk pemilihan Majelis Rendah atau Lok Sabha, tahun depan.
India akan mengadakan pemilihan nasional tahun depan, dan beberapa negara bagian memilih majelis legislatif baru, tahun ini dan tahun berikutnya.
"Penyalahgunaan media sosial, termasuk Facebook, tidak dapat diizinkan untuk mempengaruhi pemilu," kata Prasad kepada wartawan.
Tekanan telah meningkat pada Cambridge Analytica dan kliennya setelah saluran siaran Channel 4 Inggris dari para eksekutifnya, termasuk kepala eksekutif yang sekarang dibekukan Alexander Nix, berbual kepada wartawan yang menyamar tentang taktik curang demi mempengaruhi opini publik dan memenangkan pemilu.
Partai oposisi Kenya sudah menuntut penyelidikan setelah pengungkapan Channel 4 bahwa Cambridge Analytica menyebarkan propaganda di tengah-tengah bentrokan terkait pemilu yang menyebabkan 92 orang tewas, tahun lalu.
Situs web perusahaan mengatakan memiliki kantor di New York, Washington, London, Brasil, dan Malaysia.
Cambridge Analytica menyatakan di situs webnya bahwa mereka telah mendukung Barisan Nasional (BN) di Kedah dengan kampanye pesan yang ditargetkan menyoroti perbaikan sekolah sejak 2008.
Dikatakan bahwa kampanye tersebut menghasilkan koalisi BN yang merebut Kedah kembali dari koalisi oposisi Pakatan Rakyat pada 2013.
Pemerintahan Najib Razak mengatakan, pada Selasa, bahwa Cambridge Analytica belum dikontrak, dipekerjakan atau dibayar dengan cara apapun oleh BN, Kantor Perdana Menteri atau bagian manapun dari pemerintah Malaysia.
(Baca: Israel Selidiki Aktivitas Facebook Pasca Skandal Pembajakan Data).
Di London, Partai Konservatif Perdana Menteri Inggris Theresa May didekati oleh Cambridge Analytica, tetapi tidak menerima tawaran itu, kata juru bicara PM Inggris, kemarin.
Dia minta perusahaan "sepenuhnya mematuhi" penyelidikan yang dilakukan oleh Komisaris Informasi Inggris, Elizabeth Denham, dan mengatakan hukum sedang diperketat untuk memberikan kekuatan lebih kepada komisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
