Perubahan nama dilakukan Jumat 14 Juli 2017, sebagai bagian dari upaya menegakkan kedaulatan di perairan tersebut yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Ini tidak masuk akal sama sekali dan bertentangan dengan standarisasi internasional dalam menamakan suatu wilayah," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang dalam sebuah konferensi pers, seperti dikutip CNN, Minggu 16 Juli 2017.
"Kami berharap negara terkait dalam bekerja sama dengan China untuk tujuan bersama dan menjaga situasi terkini di Laut China Selatan," sambung dia.
Meski bukan negara pengklaim dalam konflik di LCS, namun Indonesia dan China sering bersitegang mengenai aktivitas penangkapan ikan di sekitar perairan Natuna. Indonesia beberapa kali menangkap nelayan China yang menangkap ikan di sana.
Presiden Joko Widodo pernah berdiri di atas sebuah kapal perang di Natuna, yang merupakan bentuk pengukuhan kedaulatan terhadap klaim sepihak China.
Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Deputi I Bidang Kedaulatan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Arief Havas Oegroseno, menampilkan sebuah peta baru NKRI dengan tambahan Laut Natuna Utara.
"Kami perlu terus memperbarui penamaan wilayah di laut dan melaporkannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perbatasannya," tutur Havas.
"(Sistem) terbaru ini akan membuat komunitas internasional mengetahui wilayah mana saja yang mereka lalui," lanjut dia.
Selama ini, China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Klaim sepihak membuat sejumlah negara tetangganya geram. Negara-negara itu adalah Vietnam, Taiwan, Filipina Brunei Darussalam dan Malaysia.
Tahun lalu, pengadilan arbitrase internasional menyatakan klaim China di Laut China Selatan tidak berdasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
