Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno (baju batik). Foto: MTVN/M Rodhi Aulia.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno (baju batik). Foto: MTVN/M Rodhi Aulia.

Peta Indonesia Diperbaharui

Nasional kedaulatan nkri
M Rodhi Aulia • 14 Juli 2017 12:05
medcom.id, Jakarta: Pemerintah memperbaharui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembaharuan ini dilakukan pasca penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.
 
"Adanya perjanjian perbatasan yang baru ditandatangani yaitu Indonesia-Singapura yang sudah diratifkasi DPR, sudah ditukarkan instrumen ratifikasi," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.
 
Selain itu, ada perjanjian batasan maritim Indonesia-Filipina yang juga sudah diratifikasi. Perjanjian itu, kata Arief, tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. "Adanya keputusan arbitrase, antara Filipina-Tiongkok," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arief menjelaskan arbitrase tersebut memberikan suatu yurisprudensi hukum internasional. Yaitu pulau yang kecil atau karang yang kecil di tengah laut, yang bukan bagian dari negara kepulauan. "Dia (suatu negara) tidak berhak atas 200 mil ZEE (zona ekonomi eksklusif) garis kontinen. Oleh karena itu, ada beberapa pulau kecil, milik negara tetangga kita yang kita beri batas 12 mil laut," katanya.
 
Arief menjelaskan, pembaharuan kali ini terkait penamaan laut. Khususnya di kawasan ZEE utara Natuna, yang bersebelahan dengan Laut China Selatan. "Di sini kita beri nama yang baru sesuai praktik yang sudah ada, nama laut Natuna Utara," ucap dia.
 
Arief melanjutkan selama ini di kawasan Utara Natuna itu telah ada kegiatan Migas dengan menggunakan nama Natura Utara dan Natuna Selatan. Arief ingin ada kejelasan nama laut tersebut. "Jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebut sebagai laut Natuna Utara," ujar dia.
 
Arief menambahkan, pembaharuan ini sebagai bentuk penegasan garis batas laut Indonesia. Diharapkan penegakan hukum lebih mudah dilakukan.
 
"Teman law enforcement dari TNI AL, bea cukai, KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia) akan mudah melakukan kegiatan patroli di sana karena batasnya sudah semakin jelas," kata Arief.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif