Peralatan canggih ini meliputi IMSI-Catchers, yang biasa digunakan untuk menyadap percakapan telepon, serta alat untuk memantau aktivitas internet.
Duterte sudah mengakui telah mengizinkan otoritas Filipina melakukan penyadapan, setidaknya terhadap dua wali kota yang dituduhnya sebagai "narkopolitikus." Salah satu yang disadap itu adalah Wali Kota Ozamiz, Reynaldo Parojinog.
Parojinog dan 14 orang lainnya tewas dalam operasi polisi di rumahnya pada Juli lalu.
Anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, Lloyd Russell-Moyle, menuduh pemerintahan Perdana Menteri Theresa May mendukung perang brutal ala Duterte. Menurutnya, kini Inggris ikut bertanggung jawab atas kematian ribuan orang dalam perang narkoba di Filipina.
"Kasus menyedihkan ini menunjukkan bahwa rezim ekspor senjata kita rusak. Pemerintah gagal dalam menjalankan tugas dasarnya," cetusnya seperti dikutip Guardian, Rabu 21 Februari 2018.
Baca: ICC Periksa Aduan Tuduhan Kejahatan HAM oleh Duterte
Ekspor ke Filipina disebut-sebut sebagai pelanggaran hukum Inggris. Aturan itu melarang pemerintah Inggris tidak boleh "mengeluarkan lisensi jika ada risiko barang ekspor itu akan digunakan pembeli untuk tindakan represif."
Pemerintah Inggris telah menjual peranti penyadap data ke banyak negara, termasuk Arab Saudi, Turki, Bahrain dan Mesir.
Pada Juli 2016, Duterte telah membuat beberapa pernyataan tentang niatnya menggunakan segala cara dalam menindak siapa pun yang terkait dengan kejahatan narkoba.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
