Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berulangkali diperiksa atas tuduhan korupsi. (Foto: AFP).
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berulangkali diperiksa atas tuduhan korupsi. (Foto: AFP).

Perusahaan Indonesia Bantah Terlibat Kasus Najib Razak

Internasional najib razak
Fajar Nugraha • 16 April 2019 16:50
Jakarta: Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terancam dibekukan keanggotannya sebagai anggota parlemen. Hal ini terkait kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebuah perusahaan Malaysia dengan Indonesia.
 
Baca juga: Mantan PM Malaysia Akan Dibekukan dari Parlemen.
 
Mosi untuk sanksi Najib terdaftar di bawah perintah Parlemen, yang mencatat bahwa mantan perdana menteri telah melanggar Klausul 95A dari Aturan Rumah Tangga Dewan Rakyat.Najib memposting kutipan foto White Paper di Facebook-nya pada Selasa 9 April, sehari sebelum embargo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu dimaksudkan untuk membela tindakan Felda White Paper atas pembelian 37 persen saham di Eagle High Plantation di Indonesia. PT Rajawali Capital International mengklarifikasi laporan media mengenai transaksi jual beli 37 persen saham PT Eagle High Plantation Tbk. (EHP), anak perusahaan dari Rajawali dengan Felda.
 
Managing Director Rajawali Capital International Satrio Tjai menyebutkan, setelah negosiasi intensif selama bertahun-tahun, pada Desember 2016, FELDA dan Rajawali menyepakati suatu kemitraan strategis dan investasi jangka panjang di perkebunan kelapa sawit melalui Transaksi EHP. Transaksi EHP berhasil diselesaikan pada Mei 2017 dan dipuji sebagai peristiwa penting dalam sejarah kedua perusahaan, yaitu, FELDA dan Rajawali dan kedua negara, yaitu, Malaysia dan Indonesia.
 
“Kemitraan strategis dalam EHP ini memberikan FELDA akses terhadap perkebunan dengan 145,000 hektar tanaman menghasilkan yang masih muda di Indonesia, yang sejalan dengan upaya pemerintah Malaysia untuk memastikan negaranya terus menjadi pemain utama dalam industri kelapa sawit global, dimana FELDA memiliki keterbatasan cadangan lahan dan perkebunan sawit yang berumur tua. Kemitraan ini juga memberikan Rajawali akses terhadap teknologi dan R&D kelas dunia yang dikembangkan FELDA selama 50 tahun terakhir,” ujar Satrio Tjai, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 16 April 2019.
 
Satrio menambahkan, transaksi EHP juga memperkuat hubungan kerja sama Malaysia-Indonesia dan sinergi sebagai dua produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan juga merupakan katalis untuk mengupayakan terlaksananya agenda Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) dalam rangka menstabilkan harga minyak sawit global.
 
Atas dugaan keterlibatan dengan kasus Najib itu, Rajawali mengklarifikasi terkait transaksi EHP yang dilakukan oleh FELDA dengan pihaknya. Menurutnya, transaksi EHP bukan hanya sekedar transaksi bursa saham biasa. Untuk transaksi strategis seperti Transaksi EHP, penilaian atas perusahaan yang merujuk pada harga saham di bursa pada waktu tertentu adalah tidak tepat. Untuk transaksi EHP strategis seperti Transaksi EHP, penilaian perusahaan biasanya didasarkan pada Enterprise Value/Hektar (EV /ha).
 
“Berdasarkan penilaian EV / ha, dibandingkan dengan transaksi lain yang sebanding di periode yang kurang lebih sama dengan Transaksi EHP dinilai cukup wajar dan merupakan salah satu transaksi yang paling menarik bagi pembeli. Transaksi EHP dinegosiasikan secara intensif. Sepanjang proses Transaksi EHP, FELDA didampingi dan dibantu oleh penasihat keuangan dan beberapa penasihat hukum terkemuka,” tutur Satrio.
 
Selain itu semua prasyarat pendahuluan yang harus dipenuhi,-termasuk memperoleh semua persetujuan yang disyaratkan dari pemerintah Indonesia,- telah dipenuhi sebelum Penyelesaian transaksi pada Mei 2017.
 
Satrio menegaskan kembali bahwa FELDA dan Rajawali, maupun anak perusahaan tidak atau tidak pernah terlibat dalam proses pengadilan. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan fakta tersebut adalah tidak benar atau tidak akurat dan Rajawali akan selalu mematuhi dan menghormati perjanjian yang telah dibuatnya dengan para pemangku kepentingan dan mitra-mitranya, termasuk FELDA.
 
Sebelumnya pada 10 Maret Menteri Urusan Ekonomi Malaysia Azmin Ali mengatakan, FELDA akan menggunakan opsi untuk menjual saham senilai USD 500 juta di EHP. Aksi tersebut menjadi upaya untuk merestrukturisasi FELDA yang terlilit utang.
 
Selama 10 tahun terakhir, total kewajiban FELDA meningkat 12 kali lipat dalam lebih dari 10 tahun, dari 1,2 miliar Ringgit Malaysia menjadi 14,4 miliar Ringgit Malaysia pada 2017. Data ini berasal dari buku putih yang dirilis ke parlemen Malaysia. Buku ini menyebut, lonjakan kewajiban terjadi karena manajemen yang buruk dan integritas rendah.
 
Penilaian Azmin, salah urus dan investasi buruk menyebabkan masalah dalam tubuh BUMN Malaysia itu. Baginya, Najib Razak telah menggunakan perusahaan ini untuk tujuan politik.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif