Namun Mahathir menegaskan, jika mantan Perdana Menteri Najib Abdul Razak ditemukan melanggar hukum, ia harus menghadapi konsekuensinya.
(Baca: Tekad Mahathir Selamatkan Malaysia dari Najib Razak).
"Aturan hukum akan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah ini. Tidak akan ada balas dendam," tegas Mahathir, seperti dikutip Malaysia Kini, Kamis 10 Mei 2018.
"Namun, katakanlah jika Najib melakukan sesuatu yang salah dia akan harus menghadapi konsekuensinya," katanya dalam konferensi pers di Petaling Jaya hari ini.
Najib telah dirundung oleh tuduhan korupsi 1MDB selama hampir satu dekade. Lembaga yang dia bentuk itu pada tahun 2009, telah menjadi subjek penyelidikan oleh berbagai yurisdiksi di seluruh dunia.
Terutama, Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menuduh bahwa miliaran ringgit disedot dari perusahaan dan disalahgunakan.
Di antara yang lain, DOJ menuduh bahwa sejumlah besar uang yang berasal dari 1MDB berakhir di rekening 'Pejabat 1 Malaysia'.
Pada 2015, Najib memecat Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Jaksa Agung Abdul Ghani Patail ketika penyelidikan domestik terkait 1MDB mulai terbentuk.
Pengganti Abdul Ghani, Mohamed Apandi Ali, telah membebaskan Najib dari kesalahan apa pun atas urusan 1MDB pada Januari 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
