ASEAN Retreat terkait masalah Rohingya digelar di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. (Foto: Kemenlu RI)
ASEAN Retreat terkait masalah Rohingya digelar di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. (Foto: Kemenlu RI)

ASEAN Ambil Langkah Konkret Demi Stabilitas di Rakhine

19 Desember 2016 15:32
medcom.id, Yangon: "Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia terhadap semua masyarakat, termasuk masyarakat Muslim, di Rakhine State harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan inklusif." Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada pertemuan ASEAN Retreat, di Yangon, Myanmar, 19 Desember. 
 
Pertemuan ASEAN Retreat merupakan tindaklanjut pertemuan Menlu RI dengan State Counselor, Daw Aung San Suu Kyi, di Naypidaw tanggal 6 Desember. Para Menlu ASEAN membahas sebagai satu keluarga dengan terbuka dan konstruktif mengenai situasi dan perkembangan di Rakhine State serta langkah maju yang dapat dilakukan.
 
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI kembali menegaskan keprihatinan Indonesia dan pentingnya mengembalikan keamanan dan stabilitas bagi upaya meneruskan pembangunan inklusif di Rakhine State. Secara khusus, Menlu RI meminta agar penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat dijunjung tinggi dalam mengambil setiap langkah di Rakhine State.

Lebih lanjut Menlu RI meminta agar akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dibuka secara luas bagi anggota ASEAN guna mendukung upaya pemulihan stabilitas di Rakhine State. 
 
Dalam kaitan ini Menlu Retno menyampaikan kesiapan Indonesia, untuk tidak saja memberikan bantuan kemanusiaan, namun juga bantuan peningkatan kapasitas. 
 
"Seperti yang disampaikan Daw Aung San Suu Kyi, Myanmar membutuhkan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang. Indonesia siap memberikan bantuan peningkatan kapasitas termasuk bagi peningkatan kapasitas polisi dan aparat keamanan, serta memfasilitasi kegiatan interfaith dialogue untuk mendukung upaya rekonsiliasi di Rakhine State," tegas Menlu Retno, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com.
 
Para Menlu ASEAN menyambut baik usulan Menlu Retno agar dilakukannya briefing secara regular terkait perkembangan di Rakhine State. Langkah ini dipandang akan dapat membantu memberikan gambaran situasi sebenarnya, sehingga ASEAN dapat memberikan bantuan yang tepat untuk mendukung langkah afirmatif di Rakhine State. 
 
ASEAN Ambil Langkah Konkret Demi Stabilitas di Rakhine
Seorang Tentara Myanmar berpatroli di Sittwe, Rakhine. (Foto: AFP)
 
Pembangunan Inklusif di Rakhine
 
Selain itu, para Menlu juga sepakat agar bantuan kemanusiaan dan pembangunan negara-negara ASEAN dapat disalurkan bersama secara inklusif, termasuk melalui mekasnisme ASEAN seperti AHA Center. 
 
"Kita kumpul di Yangon sebagai satu keluarga ASEAN untuk saling membantu, saya mendorong semua anggota ASEAN untuk terus secara konstruktif mendukung dan membantu Myanmar dalam mengatasi situasi di Rakhine State yang sangat kompleks," tegas Menlu RI.
 
Dalam briefingnya kepada Menlu ASEAN, State Counselor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan mengenai kompleksitas permasalahan dan perkembangan terakhir di Rakhine State. Situasi di Rakhine State merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun. 
 
Baca: Penyebab Utama Rohingya Mengungsi Bukan Sentimen Agama
 
Sebelum terjadinya serangan di pos keamanan pada 9 Oktober, situasi di Rakhine State relatif tenang dan berbagai kebijakan termasuk pembentukan 4 komite untuk menuntun pembangunan inklusif di Rakhine State telah diambil. Keempat komite tersebut meliputi komite yang bertanggung jawab untuk penguatan hukum; keimigrasian dan kewarganegaraan; pembangunan ekonomi dan sosial; serta kerja sama pembangunan dengan PBB dan organisasi internasional.
 
Daw Aung San Suu Kyi juga menyampaikan langkah yang diambil Pemerintahnya sejak pascaserangan 9 Oktober untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas. Disampaikan bahwa Pemerintahnya telah membentuk Komisi yang dipimpin Dr. Kofi Annan (mantan Sekjen PBB) untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine State dan Tim Investigasi Nasional.
 
Atas saran Menlu RI saat pertemuan 6 Desember lalu, State Counselor, Daw Aung Sang Suu Kyi, menyampaikan bahwa akses bagi media termasuk media asing mulai dibuka, dan akses bantuan kemanusiaan juga telah diberikan lebih besar, termasuk untuk bantuan kemanusiaan dari PBB mulai tanggal 19 Desember. Akses kemanusiaan kepada PBB telah dikonfirmasi wakil PBB di Myanmar dalam Pertemuan dengan Menlu Retno di Yangon tanggal 18 Desember.
 
Dari Yangon, Menlu Retno akan berangkat menuju Dhaka, Bangladesh, untuk melakukan pertemuan bilateral pada 20 Desember mendatang, yang juga akan membahas masalah pengungsi di perbatasan Bangladesh dan Myanmar.
 
ASEAN Ambil Langkah Konkret Demi Stabilitas di Rakhine
Pengungsi Rohingya di kamp penampungan sementara di Bangladesh. (Foto: AFP)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan