Barang bukti zat narkotika yang disita oleh pihak berwenang Filipina dalam perang melawan narkoba. (Foto: AFP).
Barang bukti zat narkotika yang disita oleh pihak berwenang Filipina dalam perang melawan narkoba. (Foto: AFP).

PBB akan Selidiki Perang Narkoba Duterte

Internasional filipina Rodrigo Duterte
Arpan Rahman • 12 Juli 2019 17:17
Manila: Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam ‘perang melawan narkoba’ Presiden Filipina. Upaya ini menandai salah satu intervensi internasional paling terpadu dalam penumpasan yang telah menewaskan ribuan orang.
 
Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) menyetujui resolusi yang meminta Michelle Bachelet, kepala Dewan HAM PBB, guna menyelidiki dugaan pelanggaran di Filipina dengan pemungutan suara 18 banding 14. Dewan itu juga meminta pemerintah Filipina bekerja sama dengan PBB. Lima belas negara abstain.
 
Baca juga: Amnesty sebut Perang Narkoba Duterte sebagai Upaya Pembunuhan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejumlah kelompok HAM menyambut baik langkah itu sebagai upaya terlambat untuk meminta administrasi Duterte bertanggung jawab atas kampanye yang mereka katakan telah menargetkan kaum miskin kota dan menyaksikan banyak pembunuhan di luar proses hukum.
 
Amnesty International berkata bahwa keputusan itu "memberikan harapan bagi ribuan keluarga yang berduka di Filipina".
 
Polisi Filipina mengatakan lebih dari 6.600 orang tewas dalam kampanye melawan narkotika sejak Duterte menjabat pada pertengahan 2016. Pemerintah Duterte bersikera targetnya adalah penjahat dan tindakan tegas dapat dibenarkan.
 
Pelbagai kelompok HAM melukiskan gambaran yang berbeda, dan menyebutkan bahwa sebanyak 27.000 orang mungkin telah dibunuh oleh polisi dan warga bersenjata termasuk kelompok bersenjata bertopeng bersepeda motor.
 
Pemerintah Filipina, yang sudah melobi buat memblokir resolusi itu, menanggapi dengan murka. Seraya mengklaim mandat PBB telah "dijadikan senjata" dan menuduh negara-negara barat munafik.
 
"Itu didorong dengan kesombongan bahwa negara-negara berkembang tidak boleh menentang mereka bahkan jika kita bisa dan seperti yang kita lakukan sekarang," kata Menteri Luar Negeri Filipina Teddy Locsin Jr dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam.
 
"Akan ada konsekuensinya," balasnya, disitir dari Financial Times, Kamis 11 Juli 2019.
 
Baca juga: Perang Narkoba Bawa Filipina Masuk Daftar Negara Berbahaya.
 
Pekan ini, korban termuda dari kampanye anti-narkoba dimakamkan. Myca Ulpina yang berusia tiga tahun ditembak mati pada 29 Juni selama operasi yang menargetkan ayahnya di Rodriguez, dekat Ibu Kota Manila.
 
Pemerintah Duterte menarik Filipina dari Mahkamah Pidana Internasional pada 2018 setelah badan itu membuka penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara itu.
 
Inggris adalah salah satu negara yang memberikan suara mendukung, sementara Tiongkok dan India menentang resolusi PBB. AS, yang tahun lalu mengumumkan akan mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia atas dugaan bias anti-Israel, tidak ikut serta dalam pemungutan suara.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif