Seorang yang diduga pengedar narkoba yang tewas ditembak polisi Filipina, sebagai bagian perang terhadap narkoba. (Foto: AFP).
Seorang yang diduga pengedar narkoba yang tewas ditembak polisi Filipina, sebagai bagian perang terhadap narkoba. (Foto: AFP).

Amnesty sebut Perang Narkoba Duterte sebagai Upaya Pembunuhan

Internasional filipina
Arpan Rahman • 08 Juli 2019 19:06
Manila: Rodrigo Duterte sedang melaksanakan ‘tindakan pembunuhan skala besar’ dan harus diselidiki oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian laporan Amnesty terbaru tentang perang Presiden Filipina melawan narkoba.
 
Sudah tiga tahun sejak Duterte berjanji memberantas penyalahgunaan narkoba di Filipina. Ia memberi wewenang kepada polisi buat membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pecandu atau pengedar narkoba. Laporan baru Amnesty merinci bagaimana pembunuhan sistematis terhadap kaum miskin kota terus berlanjut dalam skala massal hingga sekarang merupakan kejahatan atas kemanusiaan.
 
Laporan itu memaparkan insiden malam-malam hari di mana polisi akan menembak tersangka tidak berdaya, atau menculik mereka dan membawanya ke lokasi lain di mana mereka akan ditembak. Ditemukan bahwa TKP dirusak, bukti direkayasa, dan tidak ada pertanggungjawaban atas pembunuhan tersangka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut laporan itu, pejabat setempat mendapat tekanan besar dari polisi untuk mencantumkan sejumlah besar nama guna dimasukkan ke dalam "daftar pengawasan narkoba" tanpa perlu memberikan bukti bahwa mereka menggunakan atau menjual narkoba serta tanpa proses hukum apa pun.
 
Wawancara Amnesty menceritakan berbagai kisah mengerikan tentang tokoh-tokoh seperti Jovan Magtanong, ayah tiga anak berusia 30 tahun, yang ditembak dan dibunuh oleh polisi ketika dia tidur di samping anak-anaknya. Padahal polisi mencari pria lain.
 
Petugas kemudian mengklaim bahwa dia membawa obat terlarang dan senjata, yang disangkal oleh para saksi. "Mereka membunuhnya seperti binatang," kata seorang anggota keluarga kepada Amnesty.
 
Laporan Amnesty juga menyoroti bagaimana provinsi Bulacan, di daerah Luzon tengah, mengambil alih ibu kota Metro Manila sebagai "ladang pembunuhan paling berdarah" dalam perang narkoba.
 
Pergeseran geografis ini disorot dalam analisis terbaru mengenai lokasi konflik bersenjata dan proyek data peristiwa, yang menemukan bahwa proporsi tertinggi dari kematian akibat perang narkoba di kalangan sipil tahun ini -- hampir 25 persen dari 490 orang yang terbunuh -- terjadi di daerah Luzon Tengah. Ini dikaitkan dengan pergeseran fokus, dan personel polisi, ke wilayah tersebut dan menyusul lonjakan dalam penggerebekan narkoba.
 
Amnesty meminta Dewan HAM PBB membuka penyelidikan independen buat "mengakhiri kejahatan ini, dan untuk memberikan keadilan dan reparasi bagi keluarga dan korban yang tak terhitung jumlahnya". Mengikuti rancangan resolusi disusun pekan lalu oleh lebih dari selusin negara yang secara resmi menyerukan kepada dewan HAM PBB untuk menyelidiki perang narkoba.
 
Nicholas Bequelin, direktur regional Amnesty International untuk Asia Timur dan Tenggara, menggambarkan perang terhadap narkoba selama tiga tahun terakhir sebagai "tidak ada apa-apa selain upaya pembunuh berskala besar di mana orang-orang miskin terus membayar harga tertinggi." Ditunjukkan bahwa tidak perlu ada bukti selain desas-desus tentang narkoba bagi orang-orang di komunitas miskin yang akan ditembak dan dibunuh oleh polisi tanpa impunitas.
 
"Ketakutan sekarang telah menyebar jauh ke dalam tatanan sosial masyarakat," kata Bequelin. "Sudah waktunya bagi PBB, mulai dengan Dewan Hak Asasi Manusia, untuk bertindak tegas meminta pertanggungjawaban Presiden Duterte dan pemerintahannya," tegasnya, dikutip dari Guardian, Senin 8 Juli 2019.
 
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) saat ini melakukan penyelidikan awal tersendiri apakah kematian dalam perang narkoba Duterte, dimulai ketika ia menjadi wali kota Davao di Filipina pada 1988, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini penyelidikan pertama yang dilakukan pengadilan atas satu negara Asia Tenggara.
 
ICC mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai "pelanggaran serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan skala besar terhadap penduduk sipil".
 
Pengumuman investigasi membuat Duterte murka sehingga dia menarik Filipina dari Statuta Roma, yang memberi yurisdiksi ICC atas negaranya, tetapi pengadilan itu tetap melanjutkan penyelidikan.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif