Perjanjian Repatriasi Rohingya Masih Belum Jelas
Seorang pengungsi Rohingya menggendong ibunya yang kurang sehat di kamp Kutupalong, Bangladesh, 23 Januari 2018. (Foto: AFP/MUNIR UZ ZAMAN)
Kutupalong: Ketidakjelasan membayang-bayangi kesepakatan antara pemerintah Myanmar dengan Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya. Karena hal inilah, sebagian pengungsi menolak kembali ke Rakhine, Myanmar.

"Kami akan tetap di sini untuk waktu yang lama, mungkin beberapa generasi," ucap Ali, seorang pengungsi Rohingya dan ayah enam anak, kepada AFP dari kamp besar Kutupalong di sisi perbatasan Bangladesh.

November lalu, Myanmar setuju memulangkan sekitar 750.000 Rohingya dari Bangladesh -- yang menampung sekitar satu juta etnis tersebut. Secara berkala sejak 1978, ratusan Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan mengungsi ke negara lain.


Terkait perjanjian, sejauh ini Myanmar hanya menyetujui 675 nama dari daftar 8.000 pengungsi yang disodorkan Bangladesh. Myanmar beralasan banyak ketidakcocokan data dalam formulir tersebut.

Berbulan-bulan sudah berlalu, namun belum ada yang menyeberang kembali dari Bangladesh ke Myanmar.

Sebuah keluarga Rohingya yang terdiri dari lima orang dilaporkan telah "direpatriasi" akhir pekan kemarin. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menyebut repatriasi itu hanya manuver publikasi agar Myanmar terlihat menepati janji. Menteri Dalam Negeri Bangladesh menilai repatriasi satu keluarga masih jauh dari kata memadai. 

Baca: Keluarga Pertama Rohingya Direpatriasi ke Myanmar

"Apa pun yang kami katakan, mereka (Myanmar) setuju," kata Asaduzzaman Khan kepada AFP. "Tapi mereka belum bisa membuat kami percaya bahwa mereka akan membawa kembali semua orang-orang ini," cetusnya, seperti dilansir AFP, Selasa 17 April 2018.

Myanmar selama ini dilaporkan tidak menginginkan Rohingya, menolak memberikan status kewarganegaraan, dan mengklasifikasikan mereka sebagai "orang Bengali" yang telah merambah ke perbatasan secara ilegal. 

Sekitar 750.000 orang melakukan eksodus dalam dua operasi militer besar Myanmar pada Oktober 2016 dan Agustus 2017.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut operasi militer Myanmar di Rakhine pada Agustus lalu sebagai "pembersihan etnis." Myanmar membantahnya, dan mengaku hanya memburu militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).



(WIL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id