Sekjen PBB Apresiasi Peran Indonesia dalam Memecahkan Krisis Rakhine

medcom.id, New York: Upaya Indonesia dalam isu krisis Rakhine, di Myanmar mendapat apresiasi banyak pihak. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres turut memberikan apresiasinya.

 

"Sekjen PBB mengapresiasi kontribusi dan kerja sama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global," ujar Menlu RI, Retno L.P. Marsudi, seusai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Selasa 26 September 2017.
 

Menlu Retno Marsudi sempat menjelaskan tentang diplomasi maraton untuk kemanusiaan dalam kunjungannya ke Myanmar dan Bangladesh awal September lalu. Menlu bersama Sekjen Guterres pun bertukar pikiran mengenai pemecahan krisis kemanusiaan di Rakhine State. Dalam pembicaraan, Menlu menyampaikan pentingnya dunia internasional membantu krisis pengungsi baik di Rakhine State maupun di perbatasan.
 

"Penting sekali bagi dunia internasional untuk membantu penyelesaian masalah pengungsi," tegas Menlu Retno, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, yang diterima Metrotvnews.com, Rabu 27 September 2017.

 

Menlu perempuan pertama Indonesia itu juga menyampaikan perkembangan pembahasan isu Myanmar di ASEAN. "Ketua ASEAN telah mengeluarkan Chairman Statement mengenai isu Rakhine State, dalam pertemuan informal akhir pekan lalu, yang menunjukan perhatian ASEAN kepada isu kemanusiaan di Rakhine State dan kesiapan ASEAN melalui AHA Center untuk menyalurkan bantuan," ungkap Menlu.

 

Mantan Dubes RI untuk Belanda itu juga menyampaikan perlunya upaya untuk menghentikan ketegangan antar masyarakat yang cenderung meningkat. Ketegangan ini memperlambat upaya distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

 

"Untuk membantu mengatasinya, Indonesia akan memanfaatkan jalur kepada para tokoh agama dan masyarakat agar membantu meredakan ketegangan," tutur Menlu yang gemar bersepeda ini.

 

Di akhir pertemuan, Menlu Retno juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB. Indonesia memandang reformasi ini mutlak diperlukan. "Tantangan dunia telah semakin kompleks, memerlukan PBB yang lincah dan responsif sehingga Indonesia mengharapkan Sekjen PBB dapat memajukan upaya reformasi ini," pungkas Menlu.

 

Antonio Guterres memangku jabatan Sekjen PBB sejak 1 Januari 2017. Sebelumnya, Antonio Guterres adalah Komisioner Tinggi UNHCR yang mengurusi masalah pengungsi. Sekjen PBB, yang juga mantan Perdana Menteri Portugal ini menggantikan Sekjen PBB sebelumnya, Ban Ki-Moon, yang berasal dari Korea Selatan.
 

Pertemuan Menlu Retno Marsudi dan Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: Dok.Kemenlu).

 

 

Pemerintah Indonesia sudah mendistribusikan bantuan dari masyarakat Indonesia ke Rakhine, Myanmar. Bantuan itu sudah tiba di ibu kota Rakhine, Sittwe pada Selasa 26 September 2017.

 

Bantuan kemanusiaan Indonesia tiba di Yangon, Myanmar pada Kamis 21 September lalu. Bantuan kemanusiaan ini diantar menggunakan dua pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara.

 

 

Sempat transit di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh, bantuan berisi makanan instan, selimut, tangki air, kebutuhan untuk ibu hamil dan anak balita, serta lain sebagainya.

 

Bantuan kemanusiaan Indonesia merupakan bantuan internasional yang pertama kali masuk di wilayah Rakhine usai kekerasan pecah pada 25 Agustus lalu. Bantuan tersebut bisa masuk ke Rakhine lantaran pendekatan inklusif yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan pemerintah Myanmar.

 

Dalam pertemuannya awal bulan ini dengan State Counsellor Aung San Suu Kyi, Menlu Retno menyatakan keprihatinan masyarakat Indonesia atas kekerasan yang menimpa warga Rakhine. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan saran dari Indonesia dalam bentuk formula 4+1.

 

Formula tersebut berisi, penghentian kekerasan di Rakhine, menahan diri sepenuhnya untuk melakukan kekerasan, melindungi segenap warga Rakhine tanpa pengecualian, dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine.
 
Selain itu, plus satu yang dimaksud adalah implementasi rekomendasi Ketua Komite Penasihat Rakhine Kofi Annan.

 

(FJR)