PM Thailand Prayuth Chan-o-cha di Bangkok, 26 Maret 2019. (Foto: AFP/YE AUNG THU)
PM Thailand Prayuth Chan-o-cha di Bangkok, 26 Maret 2019. (Foto: AFP/YE AUNG THU)

Dua Partai Thailand Klaim Hak Membentuk Pemerintahan

Internasional politik thailand thailand
Arpan Rahman • 26 Maret 2019 15:07
Bangkok: Dua partai teratas dalam hasil sementara pemilihan umum di Thailand sama-sama mengklaim hak membentuk pemerintahan baru. Kedua partai tersebut adalah Partai Palang Pracharat (PPRP) yang pro militer, dan partai Pheu Thai terkait mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
 
Dikutip dari laman Straits Times, Selasa 26 Maret 2019, hasil sementara pemilu Thailand tidak menunjukkan keunggulan mayoritas di kedua partai.
 
Menurut data Komisi Pemilu Thailand, Pheu Thai -- yang didepak dari kekuasaan Thailand dalam kudeta militer 2015 -- meraih 137 dari 350 kursi konstituen yang diperebutkan dalam pemilu pada Minggu 24 Maret. Sementara PPRP yang mengusung petahana Prayuth Chan-o-cha mendapat 97 kursi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara 150 kursi di Majelis Rendah Thailand akan dialokasikan di lain waktu, dengan berdasar pada proporsi semua suara yang dimenangkan masing-masing partai.
 
Berbeda dengan raihan kursi, peroleh suara PPRP lebih unggul dari Pheu Thai. Dengan total 94 persen suara yang telah dihitung, PPRP meraih 7,7 juta suara, sementara Pheu Thai 7,2 juta. Di tempat ketiga adalah partai Future Forward dengan 5,3 juta suara.
 
Meski penentu mayoritas di Majelis Rendah Thailand adalah jumlah kursi, PPRP menyebut partai dengan raihan suara terbanyak dari masyarakat berhak membentuk pemerintahan baru.
 
"Kami telah memulai berbicara dengan partai lain yang memiliki ideologi dam arah kebijakan yang sama untuk membentuk pemerintahan," kata Kepala PPRP Uttama Savanayana.
 
Sedangkan Pheu Thai mengaku telah membuka negosiasi untuk membentuk koalisi sendiri. "Formasi dari pemerintahan ini harus menjawab keinginan rakyat, dan mendorong negara ke arah yang lebih demokratis," sebut pemimpin de facto Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan.
 
Sejumlah kritikus menilai konstitusi baru yang dikenalkan junta akan memastikan militer Thailand tetap berpengaruh kuat, terlepas dari apapun hasil pemilu nanti. Tingkat keikutsertaan warga dalam pemilu kali ini diyakini mencapai angka tertinggi sejak 2011.
 
Sebelum pemilu digelar, Raja Maha Vajiralongkorn sempat meminta masyarakat Thailand untuk "memilih orang-orang baik."
 
Baca:Mantan PM Thailand Yakin Pemilu Dicurangi
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif