Aturan yang disahkan pada Kamis malam ini menetapkan bahwa perusahaan teknologi besar seperti Meta, TikTok, dan lainnya harus mencegah akses anak-anak ke platform mereka atau menghadapi denda hingga AUD 49,5 juta (sekitar USD 32 juta).
Undang-undang yang dikenal sebagai Social Media Minimum Age Bill ini disahkan setelah perdebatan emosional yang menyita perhatian publik dan dianggap sebagai langkah besar dalam regulasi teknologi di Australia.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa aturan ini diambil sebagai upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, termasuk gangguan kesehatan mental, perundungan online, dan paparan konten tidak sesuai.
“Platform sekarang memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama mereka,” ujar Albanese, Jumat, 29 November.
Reaksi Beragam di Kalangan Publik
Pengesahan undang-undang ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak orang tua menyambut baik kebijakan tersebut, merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial.Kampanye “Let Them Be Kids” yang dipimpin oleh News Corp mendapat dukungan luas, sejalan dengan pernyataan dari beberapa orang tua yang mengaku khawatir tentang paparan konten yang tidak pantas dan risiko perundungan online.
Namun, beberapa kelompok advokasi pemuda dan hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran mereka. UNICEF Australia, misalnya, memperingatkan bahwa larangan ini bukanlah "solusi sempurna" dan "dapat mendorong anak-anak untuk mencari akses ke sudut-sudut internet yang tidak teratur dan berbahaya".
"Larangan ini berisiko mendorong anak-anak untuk mencari akses ke ruang online yang semakin tersembunyi dan tidak teratur, serta mencegah mereka mengakses aspek-aspek dunia online yang penting bagi kesejahteraan mereka," ucap Kepala Kebijakan UNICEF Australia, Katie Maskiell
Kelompok advokasi lainnya mengatakan bahwa kebijakan ini dapat membatasi akses anak-anak ke jaringan dukungan yang penting, terutama bagi komunitas LGBTQIA dan remaja migran.
Kritik dari Perusahaan Teknologi
Perusahaan teknologi besar, termasuk TikTok, Meta, dan Snapchat, mengkritik keputusan ini dengan menyebutnya sebagai langkah yang terburu-buru tanpa konsultasi yang memadai.Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut bisa membuat anak-anak beralih ke bagian internet yang tidak memiliki pedoman komunitas atau perlindungan.
“Larangan ini kemungkinan akan membuat anak-anak beralih ke sudut-sudut internet yang lebih berbahaya,” kata juru bicara TikTok, hari Jumat.
Meta juga meminta konsultasi lebih lanjut agar hasil kebijakan ini secara teknis tidak menjadi beban berlebihan bagi orang tua dan remaja.
"Kami (Meta) khawatir tentang proses yang menggesa undang-undang ini tanpa mempertimbangkan bukti secara menyeluruh, apa yang telah dilakukan industri untuk memastikan pengalaman yang sesuai usia, serta suara anak muda," ujar juru bicara Meta.
Dampak dan Tantangan Implementasi
Dengan undang-undang ini, Australia akan menjalani uji coba metode verifikasi usia mulai Januari, dan aturan ini diharapkan efektif berlaku dalam satu tahun.Namun, banyak tantangan terkait implementasi aturan ini, terutama dalam hal verifikasi usia yang memadai dan perlindungan privasi pengguna.
Melansir BBC, para peneliti digital telah memperingatkan bahwa tidak ada jaminan bahwa teknologi yang tidak disebutkan - yang mungkin bergantung pada biometrik atau informasi identitas - akan berhasil. Para kritikus juga meminta jaminan bahwa privasi akan dilindungi.
Mereka juga memperingatkan bahwa pembatasan ini dapat dengan mudah dihindari melalui alat seperti VPN - yang dapat menyembunyikan lokasi pengguna dan membuatnya seolah-olah masuk dari negara lain.
Perdana Menteri Albanese mengakui bahwa implementasi aturan ini mungkin tidak sempurna.
"Kami tidak berargumen bahwa implementasinya akan sempurna, sama seperti larangan alkohol untuk anak di bawah 18 tahun yang tidak berarti bahwa mereka tidak pernah bisa mengaksesnya – tetapi kami tahu ini adalah langkah yang benar," ucap Albanese pada hari Jumat.
Meski aturan ini mungkin tidak dapat mencegah akses sepenuhnya, pemerintah Australia berharap dapat mengurangi risiko yang dihadapi anak-anak dalam dunia digital.
Baca Juga:
Sejarah Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, Setiap 29 November
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
