Pernyataan tertulis Tiongkok tentang pertemuan antara Qin dan rekan-rekannya dari Afghanistan dan Pakistan di Islamabad menyebutkan bahwa Beijing bersedia memberikan "contoh kerja sama pada tetangga, multilateralisme mini, dan masalah hotspot melalui mekanisme bilateral dan trilateral," dengan kedua negara.
Qin bertemu dengan Menlu Pakistan Bilawal Bhutto Zardari dan penjabat menlu pemerintah sementara Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, dalam acara akhir pekan bertajuk "Dialog Menteri Luar Negeri Tiongkok-Afghanistan-Pakistan."
Muttaqi, yang menghadapi larangan perjalanan dan pembekuan aset di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB, melakukan perjalanan ke Islamabad setelah diizinkan melakukannya oleh badan dunia tersebut.
Mengenai terorisme, Qin mengatakan kepada Muttaqi bahwa Afghanistan harus dengan sungguh-sungguh memenuhi komitmennya dalam memerangi terorisme, dan dengan tegas menindak pasukan teroris, termasuk Gerakan Islam Turkestan Timur, dan memastikan keamanan personel dan institusi Tiongkok di Afghanistan."
"Mereka (tiga menteri) memperjelas untuk menentang campur tangan urusan dalam negeri Afghanistan, sanksi sepihak ilegal terhadap Afghanistan, dan semua tindakan yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan," kata pernyataan gabungan di Islamabad, seperti dikutip dari laman Hindustan Times, Minggu, 7 Mei 2023.
Kunjungan Qin ke Islamabad dilakukan di tengah keterlibatan Tiongkok yang semakin sibuk dengan negara-negara di kawasan, dengan fokus tajam pada Afghanistan yang dipimpin Taliban.
Tiongkok dan Afghanistan telah saling mendukung, memahami, dan mempercayai satu sama lain, kata Qin. Ia menekankan bahwa tidak peduli bagaimana situasi internasional berkembang, Negeri Tirai Bambu akan selalu berdiri teguh bersama rakyat Afghanistan dan mendukung negara tersebut dalam mengejar jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya.
Baik pernyataan Tiongkok tentang dialog trilateral maupun pernyataan tentang pertemuan Qin-Muttaqi tidak menyebutkan situasi hak asasi manusia di Afghanistan.
Sebuah laporan yang dirilis pada Maret oleh Pelapor Khusus PBB untuk Afghanistan, Richard Bennett, mencatat pelanggaran yang meluas di Afghanistan.
Laporan tersebut, menurut badan hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), menunjukkan pelanggaran serius, mencatat bahwa otoritas Taliban telah menormalkan" pelanggaran sistematis terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan."
"Pelapor Khusus sangat prihatin bahwa Taliban semakin menguasai Afghanistan melalui ketakutan dan kebijakan represif yang ditujukan untuk menindas masyarakat, khususnya perempuan," kata laporan PBB itu.
Baca juga: DK PBB Kecam Larangan Taliban terhadap Hak-Hak Perempuan
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
