Eks PM Australia Scott Morrison ketahuan rangkap jabatan menteri saat masih menjabat./AFP
Eks PM Australia Scott Morrison ketahuan rangkap jabatan menteri saat masih menjabat./AFP

Ketahuan! Eks PM Australia Rangkap Jabatan Menteri Saat Masih Menjabat

Marcheilla Ariesta • 16 Agustus 2022 09:16
Canberra: Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison membela diri terkait beberapa peran yang dijalaninya saat menjadi orang paling berkuasa di Negeri Kanguru. Menurutnya, hal ini terjadi saat pandemi covid-19 dan menyebut wabah itu sebagai 'hal yang belum pernah terjadi sebelumnya'.
 
Morrison juga menegaskan, bahwa hal tersebut dilakukan sebagai perlindungan.
 
Masalah ini diungkapkan Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese. Pada Senin kemarin, ia menuduh Morrison berusaha memusatkan kekuasaan saat menjabat.

Albanese mengatakan, ia akan mencari nasihat hukum dari Jaksa Agung mengenai pengaturan tersebut. Tindakan Morrison yang menjadikan dirinya menteri kesehatan, keuangan dan sumber daya sekaligus antara 2020 dan 2021 menuai kritik dari mitra koalisi partai Liberal-nya, Partai Nasional.
 
Mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull juga mengkritik hal tersebut karena dianggap merusak tradisi parlementer Westminster. Namun, Morrison mengatakan, ia tidak mengumumkan pengaturan itu karena hanya untuk perlindungan, bukan mengambil kekuasaan.
 
"Kami harus mengambil beberapa langkah luar biasa untuk menerapkan pengamanan," katanya dalam wawancara dengan stasiun radio 2GB.
 
Dikutip dari AFP, Selasa, 16 Agustus 2022, Morrison mengatakan itu adalah sebagai bentuk pengawasan. "Saya berusaha menjadi pengambil keputusan dalam hal itu karena (posisi) pentingnya," sambung dia.
 
Baca juga: Bandara Canberra Dievakuasi Usai Terdengar Suara Tembakan Senjata Api
 
Albanese mengatakan bahwa ada dua orang yang bertanggung jawab atas portofolio sumber daya dan memiliki posisi yang berbeda dalam berbagai hal.
 
"Kami tidak memiliki band satu orang di sini. Apa yang kami miliki adalah pemerintah yang memiliki checks and balances. Dan itulah mengapa ini merupakan pelanggaran konvensi," kata Albanese kepada radio ABC.
 
"Tidak mengajukan di parlemen siapa yang bertanggung jawab atas portofolio menteri adalah pelanggaran yang sangat jelas terhadap kewajiban yang dimiliki perdana menteri kepada parlemen," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan