Melansir dari Al Jazeera, Yoon menyampaikan pengumuman tersebut dalam pernyataan yang disiarkan langsung di televisi, bersumpah untuk "memberantas pihak pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional."
Belum diketahui segera pasti bagaimana kebijakan darurat militer ini akan memengaruhi pemerintahan dan demokrasi Korea Selatan.
Yoon — yang tingkat penerimaan publiknya menurun dalam beberapa bulan terakhir — telah berjuang untuk mendorong agendanya terhadap parlemen Korea Selatan yang dikendalikan oposisi sejak menjabat di tahun 2022.
Partai Kekuatan Rakyat konservatif milik Yoon telah terkunci dalam kebuntuan dengan Partai Demokrat Korea Selatan yang liberal mengenai rancangan anggaran belanja negara tahun depan.
Sang presiden juga telah menolak seruan untuk penyelidikan independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat tingginya, yang menuai teguran keras dari para pesaing politik Seoul.
Partai Demokrat Korsel dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan para anggota parlemennya setelah pengumuman Yoon.
Baca juga: Parah! Korea Utara Sebut Presiden Korea Selatan 'Otak Sampah' dan 'Idiot'
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
