Nama-nama yang mengisi jabatan di pemerintahan baru Afghanistan itu yakni Mullah Mohammad Hasan Akhund sebagai Plt. Perdana Menteri. Mullah Abdul Ghani Baradar sebagai Plt. Wakil Perdana Menteri, Mullah Yaqoob sebagai Plt. Menteri Pertahanan.
Selanjutnya, Amir Khan Muttaqi sebagai Plt. Menteri Luar Negeri dan Sirajuddin Haqqani sebagai Plt. Menteri Dalam Negeri. Sedangkan penunjukan jabatan lainnya akan diumumkan di kemudian hari.
Berikut kumpulan fakta pemerintahan baru Afghanistan bentukan Taliban:
1. Perdana Menteri Afghanistan masuk daftar hitam PBB
Seperti dilansir The India Times, Rabu, 8 September 2021, Hasan Akhund, seperti banyak orang dalam kepemimpinan Taliban, mendapatkan banyak prestise dari hubungan dekatnya dengan almarhum pendiri gerakan itu Mullah Omar. Omar memimpin pemerintahannya dua dekade lalu.Akhund adalah tokoh lama badan pembuat keputusan kuat Taliban, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan. Dia adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri ketika Taliban terakhir berkuasa. Seperti banyak anggota kabinet yang akan datang, Akhund berada di bawah sanksi PBB karena perannya dalam pemerintahan itu.
Baca: Taliban Umumkan Kabinet Afghanistan Baru
2. Mendagri Afghanistan ternyata buronan AS
Sirajuddin Haqqani ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri di pemerintahan Afghanistan baru. Dia adalah putra pendiri jaringan Haqqani, yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Washington.Sirajuddin merupakan salah satu orang yang paling dicari Biro Investigasi Federal (FBI). Dia diketahui terlibat dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan Al-Qaeda.
3. Pemerintahan baru Afghanistan tak diisi perempuan
Peran perempuan dalam pemerintahan baru Afghanistan di bawah Taliban tak terlihat. Buktinya, pemerintahan yang baru diumumkan tidak diisi perempuan sama sekali.“Taliban juga dilaporkan membubarkan Kementerian Urusan Perempuan, beberapa hari setelah dengan keras menindak protes yang dipimpin perempuan terhadap pembatasan kebebasan mereka di bawah pemerintahan Taliban,” laporan DW, Rabu 8 September 2021.
“Juga tidak ada perempuan dalam struktur kekuasaan baru, sesuatu yang telah diserukan oleh para pengunjuk rasa di Kabul karena perempuan takut kehilangan hak-hak mereka yang telah diperoleh dengan susah payah,” imbuh laporan itu.
Sebelumnya, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid berjanji akan melindungi hak-hak perempuan, namun tetap dalam kerangka aturan Islam. Perempuan diizinkan bekerja dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan.
Taliban juga berjanji memberikan posisi pemerintahan kepada perempuan. Sebab, perempuan adalah bagian kunci dari sebuah masyarakat.
Baca: Menteri Pendidikan Bentukan Taliban Sebut Gelar Akademis Tak Lagi Penting
4. Demo di Afghanistan ancam pemerintahan baru Taliban
Unjuk rasa di sejumlah kota lain di Afghanistan berlangsung hampir satu bulan usai Taliban menguasai Kabul. Banyak dari aksi protes itu dipimpin kelompok perempuan.Unjuk rasa ini dipandang sejumlah pihak dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan baru Taliban yang diumumkan kemarin malam. Taliban pernah meminta masyarakat Afghanistan untuk bersabar hingga pemerintahan baru terbentuk dan resmi dilantik. Jika itu sudah terjadi, Taliban berjanji akan mendengar keinginan rakyat.
"Masyarakat diminta untuk sedikit bersabar. Saat sistem pemerintahan sudah dibentuk, dan agensi-agensi sudah berfungsi kembali, maka kami akan menanggapi kalian," sebut Taliban.
5. Pemerintahan baru Afghanistan dinilai ilegal
Pasukan perlawanan di Lembah Panjshir, Front Perlawanan Nasional Afghanistan (NRFA), menegaskan bahwa pemerintahan baru yang dibentuk Taliban pada Selasa malam bersifat ilegal. Mereka pun meminta seluruh masyarakat Afghanistan untuk terus berjuang menentang Taliban."NRFA menganggap pengumuman pemerintahan interim Taliban ilegal, yang merupakan bentuk permusuhan Taliban terhadap masyarakat Afghanistan," ungkap pernyataan NRFA.
"Kami menyerukan seluruh masyarakat Afghanistan untuk melanjutkan perlawanan mereka terhadap pendudukan Taliban dan sekutu-sekutu teroris mereka," sambungnya, dilansir dari laman India Today, Rabu, 8 September 2021.
Menurut NRFA, pemerintahan Afghanistan yang bersifat demokratik, legal, dan resmi hanya dapat dicapai melalui pemilihan umum. Hasil dari pemilu disebut NRFA sebagai refleksi keinginan rakyat, yang tentunya akan lebih mudah untuk mendapat pengakuan internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
