Rencana terperinci seperti itu disimpan dalam buku catatan milik mantan komandan intelijen militer yang juga ditangkap dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, setelah Presiden Yoon Suk-yeol memberlakukan darurat militer pada malam tanggal 3 Desember.
Mengutip dari Anadolu Agency, Senin, 23 Desember 2024, rencana tersebut adalah memprovokasi Pyongyang agar melakukan serangan di perbatasan laut antar-Korea de facto sebelah barat, yang dikenal sebagai Garis Batas Utara atau NLL di Laut Kuning, ujar polisi.
Menurut polisi, rencana tersebut dirinci dalam 60 hingga 70 halaman buku catatan milik mantan Mayjen Angkatan Darat, Noh Sang-won, lapor Yonhap News yang berbasis di Seoul.
Noh adalah mantan kepala Komando Intelijen Pertahanan (DIC) dan polisi telah menggerebek kediamannya di daerah Ansan, provinsi Gyeonggi, selatan ibu kota Seoul.
Dikeluarkan dari militer karena kasus pelecehan seksual pada tahun 2018, Noh adalah pembantu dekat mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang juga telah ditangkap.
Sebelumnya, partai oposisi mengklaim tindakan Kim berupaya memicu perang dengan Pyongyang untuk membenarkan darurat militer.
Korea Utara juga melaporkan penerbangan pesawat tak berawak di atas Pyongyang dan mengatakan pihaknya menembak jatuh satu pesawat, dan menyalahkan militer Korea Selatan atas insiden tersebut.
Langkah Mahkamah Konstitusi
Pihak berwenang sedang mengadakan penyelidikan terhadap Yoon dan para pembantunya terkait dengan dekrit darurat militer, yang merupakan yang ke-17 kalinya dalam sejarah Korea Selatan sementara Yoon telah dimakzulkan dan menunggu persidangan di Mahkamah Konstitusi.Beberapa perwira militer juga telah ditangkap.
Noh menjalankan bisnis meramal nasib dari rumahnya dan bekerja sebagai “konsultan spiritual.”
Yoon kembali dipanggil untuk diinterogasi pada hari Rabu oleh para penyelidik, sementara Mahkamah Konstitusi akan mengadakan sidang pertama persidangan pemakzulan di hari Jumat.
Hingga saat ini, pemimpin berusia 63 tahun yang tengah berjuang itu telah menentang perintah untuk menghadiri pemeriksaan apa pun oleh penyelidik.
Yoon yang merupakan jaksa kemudian menjadi presiden dan kini dimakzulkan, menolak menerima pemberitahuan dari pengadilan tinggi.
Namun, Mahkamah Konstitusi mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan melanjutkan persidangannya dan pemberitahuan kepada Yoon akan dianggap telah disampaikan, baik dia menerimanya atau tidak. (Siti Khumaira Susetyo)
Baca juga: Jenderal yang Tangani Darurat Militer Korea Selatan Ditangkap
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
