“Setiap anggota (Taliban) yang ditemukan melanggar keputusan amnesti akan dituntut dan dihukum,” cuit Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taliban, Abdul Qahar Balkhi dalam unggahan Twitter.
Baca: Mantan Pasukan Keamanan Afghanistan Dibunuh Taliban, AS Meradang.
“Insiden (pembunuhan yang ditargetkan) akan diselidiki secara menyeluruh, tetapi rumor yang tidak berdasar tidak boleh dianggap begitu saja,” tulis Balkhi.
Dilansir dari VOA, Senin, 6 Desember 2021, Amerika Serikat (AS) memimpin sejumlah negara Barat dan sekutunya dalam mengutuk laporan pada Sabtu, Taliban telah membunuh atau menahan secara ilegal lebih dari 100 mantan polisi Afghanistan dan petugas intelijen sejak kembali berkuasa pada pertengahan Agustus lalu.
“Kami sangat prihatin dengan laporan pembunuhan dan penghilangan paksa mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan seperti yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch (HRW) dan lainnya,” bunyi pernyataan dari AS, Uni Eropa (UE), Australia, Inggris, Jepang, dan lainnya yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS.
“Tindakan yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius dan bertentangan dengan amnesti yang diumumkan Taliban,” kata pernyataan itu. Hal tersebut mendesak para penguasa baru di Kabul untuk menegakkan amnesti “di seluruh negeri dan di seluruh jajaran mereka.”
Pekan lalu, HRW diketahui merilis sebuah laporan yang mengatakan, pihaknya mendokumentasikan ringkasan eksekusi atau penghilangan paksa 47 mantan anggota Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan (ANSF), para personel militer, polisi, dan agen intelijen.
Mereka diketahui “yang telah menyerah atau ditangkap oleh pasukan Taliban” dari pertengahan Agustus hingga Oktober. Pernyataan secara bersama internasional pun menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas sejumlah insiden ini.
“Kami akan terus mengukur Taliban dengan tindakan mereka,” tegasnya.
Kelompok yang dipimpin oleh Hibatullah Akhundzada itu tengah di bawah tekanan dalam menegakkan komitmen, ‘mereka akan melindungi HAM semua warga Afghanistan’, termasuk perempuan. Selain itu, memerintah Afghanistan melalui pengaturan politik yang inklusif.
Komunitas internasional diketahui belum mengakui pemerintah Taliban, dan sejumlah negara Barat telah memblokir akses kelompok itu ke miliaran dolar dalam bantuan pembangunan serta aset bank sentral Afghanistan. Aset tersebut sebagian besar disimpan di Federal Reserve AS, atas masalah HAM dan terorisme.
Sanksi keuangan juga telah meningkatkan prospek keruntuhan ekonomi di Afghanistan, dimana jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Hal itu disebabkan karena konflik selama bertahun-tahun, tingginya tingkat kemiskinan, dan kekeringan nasional yang berkepanjangan. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
