Dalam sebuah langkah nyata pertama, Korsel membekukan izin praktik dua dokter dari Asosiasi Medis Korea (KMA) pada Selasa, 19 Maret 2024.
Aksi mogok kerja para dokter muda di Korsel sejak sebulan terakhir sempat memicu kekacauan layanan kesehatan di negara tersebut.
Ribuan dokter junior berhenti bekerja pada 20 Februari untuk memprotes reformasi pemerintah yang bertujuan menciptakan lebih banyak tenaga medis untuk mengakhiri kekurangan dokter dan menangani populasi yang menua. Mogok kerja memaksa sejumlah rumah sakit terpaksa membatalkan perawatan dan operasi penting termasuk kemoterapi dan operasi caesar.
Pemerintah Korsel telah berulang kali mendesak para dokter untuk kembali bekerja, atau berisiko menghadapi tindakan hukum jika tidak patuh.
Seruan pemerintah tidak digubris. Para dokter senior justru mengancam untuk bergabung dengan rekan-rekan junior mereka, dan saat ini tidak ada pembicaraan serius yang sedang dilakukan antar kedua pihak.
Dua pejabat dari KMA, yang sangat terlibat dalam aksi mogok, diberitahu pada hari Senin kemarin bahwa izin mereka telah ditangguhkan selama tiga bulan, konon akibat pemogokan.
"Kedua pejabat tersebut, Kim Taek-woo dan Park Myung-ha, menerima pemberitahuan tersebut kemarin," kata juru bicara Lee Seok-young kepada AFP, Selasa, 19 Maret 2024.
Seorang jubir Kementerian Kesehatan Korsel mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan konfirmasi mengenai tindakan administratif spesifik yang diambil terhadap masing-masing dokter.
Penambahan Jumlah Dokter di Korsel
KMA sebelumnya menuduh pemerintah menggunakan "taktik intimidasi" untuk memaksa para dokter kembali bekerja. Pemerintah juga dituduh mulai mengubah Korsel menjadi "negara totaliter."Berdasarkan hukum di Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok, dan pemerintah telah meminta polisi menyelidiki orang-orang yang terkait dengan pemogokan, termasuk para pejabat di KMA.
"Pemerintah sangat menyesali situasi saat ini, di mana bahkan para profesor mempertimbangkan untuk mengundurkan diri mengikuti jejak para dokter magang," kata Wakil Menteri Kesehatan kedua Park Min-soo.
'Sekali lagi, pemerintah bersedia berbicara dengan komunitas medis kapan saja tanpa syarat," lanjutnya.
Seoul berupaya menambah hingga 2.000 lulusan mahasiswa kedokteran setiap tahunnya mulai tahun depan, demi mengatasi apa yang disebutnya sebagai salah satu rasio dokter per populasi terendah di antara negara-negara maju.
Para dokter di Korsel mengaku khawatir reformasi ini dapat mengikis kualitas layanan dan pendidikan kedokteran. Namun para pendukung rencana tersebut menuduh para pengunjuk rasa hanya berusaha menjaga gaji serta status sosial mereka.
Pekan lalu, para dokter junior tersebut mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan "surat yang meminta intervensi darurat" dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan menyatakan bahwa mereka "dipaksa" oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Pemerintah telah menolak klaim tersebut.
Rencana reformasi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, namun jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh media lokal menunjukkan bahwa 34 persen masyarakat menginginkan pemerintah melakukan negosiasi untuk mengakhiri kebuntuan tersebut.
Baca juga: Mogok Kerja Dokter Muda Guncang Layanan Medis Korea Selatan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
