Pejabat Taliban Ahmadullah Muttaqi mengatakan, di media sosial sebuah upacara sedang dipersiapkan di Istana Presiden di Kabul. Sementara media Tolo mengatakan pengumuman tentang pemerintahan baru sudah dekat.
Baca: Parade di Kandahar, Taliban Gunakan Mobil Militer AS.
Pemimpin tertinggi gerakan Taliban, Haibatullah Akhundzada, diperkirakan memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan dengan seorang presiden di bawahnya, kata seorang pejabat senior Taliban.
“Legitimasi pemerintahan baru di mata para donor dan investor internasional akan sangat penting bagi perekonomian Afghanistan, yang kemungkinan besar akan runtuh setelah Taliban kembali berkuasa,” kata para analis, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 2 September 2021.
Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil: Mawlavi Yaqoob, putra mendiang pendiri gerakan itu Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani, pemimpin jaringan Haqqani yang kuat; dan Abdul Ghani Baradar, salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.
Dewan kepemimpinan yang tidak dipilih adalah bagaimana Taliban menjalankan pemerintahan pertama mereka yang secara brutal menegakkan bentuk radikal Syariat dari 1996 hingga penggulingannya oleh pasukan pimpinan AS pada 2001.
Taliban telah mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah yang didukung AS dan kembali berkuasa bulan lalu. Mereka berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menahan diri dari pembalasan terhadap musuh lama.
Tetapi Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya meragukan jaminan tersebut, dengan mengatakan pengakuan formal terhadap pemerintah baru - dan bantuan ekonomi yang akan mengalir dari itu - bergantung pada tindakan.
"Kami tidak akan menuruti perkataan mereka, kami akan menerima mereka atas perbuatan mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam jumpa pers pada Rabu.
"Jadi mereka punya banyak hal untuk dibuktikan berdasarkan rekam jejak mereka sendiri. Sekarang mereka juga memiliki banyak keuntungan, jika mereka bisa menjalankan Afghanistan, jauh, jauh berbeda dari yang mereka lakukan terakhir kali mereka berkuasa,” sebut Nuland.
Gunnar Wiegand, Direktur Pelaksana Komisi Eropa untuk wilayah Asia dan Pasifik mengatakan, Uni Eropa tidak akan secara resmi mengakui Taliban itu sampai mereka memenuhi persyaratan termasuk pembentukan pemerintahan yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan.
“Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (UE) dan dalam konteks G7: Kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu mempengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruh yang kita miliki. miliki," katanya kepada anggota Parlemen Eropa di Brussels.
"Tapi kami tidak akan terburu-buru mengakui formasi baru ini, atau membangun hubungan resmi,” pungkas Wiegand.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
