Plt PM Kirgistan, Sadyr Zhaparov, dipilih dalam sebuah rapat darurat di sebuah hotel setelah demonstran menguasai gedung parlemen.
Zhaparov dibebaskan dari penjara di tengah aksi protes menentang hasil pemilihan umum parlemen. Ia pernah dipenjara atas tuduhan menyandera seseorang saat terjadinya aksi kerusuhan di tahun 2013.
Dikutip dari CGTN pada Rabu, 7 Oktober 2020, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan semua pihak terkait di Kirgistan untuk berdialog dan menyelesaikan masalah "di dalam kerangka konstitusi."
Sementara itu di Moskow, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada awak media bahwa Kremiln "khawatir" atas kerusuhan di Kirgistan.
Di Amerika Serikat, jubir Kementerian Luar Negeri AS mendorong adanya solusi damai dalam ketegangan politik di Kirgistan. "Kami meminta semua kubu untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah pemilu melalui cara damai," ucapnya.
Menyebut bahwa stabilitas dan pembangunan berkesinambungan di Kirgistan sebagai faktor penting dalam kesejahteraan kawasan Asia Tengah, Uzbekistan juga mengekspresikan kekhawatiran mendalam atas krisis politik di negara tetangganya. Uzbekistan berharap Kirgistan dapat segera menyelesaikan konflik dan mencapai stabilitas seperti sedia kala.
Pemilu parlemen Kirgistan digelar pada Minggu, 4 Oktober. Para demonstran menuding adanya kecurangan karena hanya ada empat dari 16 partai politik yang lolos ke parlemen. Keempat partai itu dicurigai karena memiliki kedekatan dengan Presiden Kirgistan, Sooronbay Jeebenkov.
Komisi Elektoral Sentral Kirgistan mengatakan bahwa pihaknya telah "membatalkan hasil pemilu" di tengah tudingan adanya berbagai kecurangan, termasuk dugaan pembelian suara secara masif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
