Mantan pemain kriket, Imran Khan, kehilangan mayoritas suara parlemen pekan lalu dan sempat berpotensi terkena mosi tidak percaya pada hari Minggu. Khan diperkirakan kalah dalam pemungutan suara itu.
Namun, wakil ketua parlemen yang merupakan anggota partai Khan, menentang mosi tidak percaya dengan menyebutnya sebagai bagian teori konspirasi asing dan bersifat inkonstitusional. Mosi tidak percaya dibatalkan, dan Khan membubarkan parlemen.
Baca: Mosi Tidak Percaya Dibatalkan, PM Pakistan Serukan Pemilu
Ketegangan yang berlangsung mendorong Pakistan ke dalam krisis konstitusional. Pakistan adalah negara yang dikuasai militer sejak kemerdekaannya pada 1947.
Pihak oposisi menantang keputusan Khan secara hukum di Mahkamah Agung Pakistan yang dimulai pada Senin kemarin, di mana lima anggota hakim mendengarkan argumen-argumen di ruang sidang. Persidangan dilanjutkan hari Selasa ini. Tidak disebut kapan hasil sidang akan diputuskan.
Pengadilan dapat memerintahkan agar parlemen kembali dibentuk, meminta pemilihan umum (pemilu) ulang, atau melarang Khan mencalonkan diri lagi jika terbukti bertindak inkonstitusional. Pengadilan juga mungkin memutuskan pihaknya tidak bisa ikut campur dalam urusan parlemen.
Proses hukum yang berlarut-larut akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang membawa pengaruh kepada bidang politik dan ekonomi, termasuk terkait pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Kekacauan politik Pakistan juga mengkhawatirkan bagi militer, yang pernah tiga kali menggulingkan pemerintah sipil dengan alasan mengakhiri ketidakpastian politik.
Para pakar politik mengatakan, pihak militer menyambut baik kemenangan Khan dan agenda konservatifnya pada 2018. Namun, dukungan militer terhadapnya kini memudar.
Khan membantah tuduhan yang menyebut dirinya mendapatkan dukungan dari militer. Militer Pakistan juga menyatakan tidak memiliki keterlibatan dalam politik. (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
