Di PBB, Tiongkok Hadapi Pertanyaan Terkait Perlakuan Terhadap Etnis Uighur

Jenewa: Puluhan negara mempertanyakan Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas 'pelanggaran' di Xinjiang. Dalam pernyataan bersama, 47 negara menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap etnis minoritas Uighur di wilayah barat Tiongkok.
 
Selain itu, 47 negara itu menuntut agar kepala hak asasi PBB menerbitkan laporan yang telah lama tertunda tentang situasi di sana.
 
“Kami terus sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang,” ujar Paul Bekkers, Duta Besar Belanda untuk PBB di Jenewa, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu 15 Juni 2022.

Menyampaikan pernyataan bersama atas nama 47 negara, Bekkers menunjuk sejumlah “laporan kredibel” yang mengindikasikan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang. Beijing telah mengakui bahwa ada kamp tetapi itu adalah "pusat pelatihan keterampilan kejuruan" dan diperlukan untuk mengatasi "ekstremisme".
 
“Ada laporan tentang pengawasan luas yang sedang berlangsung, diskriminasi terhadap warga Uighur dan orang lain yang termasuk minoritas,” katanya.
 
Pernyataan bersama itu juga menyuarakan keprihatinan tentang “laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang”.
 
“Negara-negara yang bersangkutan mengulangi seruan kami pada Tiongkok untuk segera mengatasi masalah ini dan untuk mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan orang-orang yang termasuk minoritas lain,” imbuh Bekkers.
 
Kelompok itu juga meminta Beijing untuk memberikan para penyelidik dan pakar PBB “akses yang berarti dan tidak terbatas” untuk secara independen mengamati situasi di lapangan di Xinjiang.
 
Setelah berbulan-bulan menuntut “akses tanpa batas” ke Xinjiang, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akhirnya mengunjungi TIongkok bulan lalu. Itu adalah kunjungan pertama oleh seorang kepala hak asasi PBB ke negara itu dalam 17 tahun.