Waititi menyebut dasi identik dengan pakaian Barat. Menurutnya, pemaksaan menggunakan dasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi serta dapat dipandang sebagai upaya menekan budaya asli Selandia Baru.
"Ini bukan tentang dasi, ini tentang identitas budaya," kata Waititi saat keluar dari ruangan, dilansir dari laman BBC pada Selasa, 9 Februari 2021.
Ketua Parlemen Selandia Baru Trevor Mallard dua kali mencegah Waititi yang hendak mengajukan pertanyaan di ruang parlemen. Ia mengatakan anggota parlemen hanya bisa mengajukan pertanyaan jika mengenakan dasi.
Ketika Waititi hendak mengajukan pertanyaan untuk kali ketiga, Mallard malah mengusirnya keluar dari gedung parlemen.
Parlemen Selandia Baru merupakan parlemen paling inklusif di dunia. Hampir setengah dari 120 kursi di parlemen dipegang perempuan.
Mereka memiliki representasi LGBTQI sebanyak 11 persen dan 21 persen representasi Maori - suku asli Selandia Baru. Pada pemilihan umum Oktober lalu, untuk pertama kalinya ada anggota parlemen Selandi Baru yang berasal dari Afrika dan Sri Lanka.
Baca: Gay Hingga Orang Asli Maori Masuk Kabinet Baru Selandia Baru
Watiti, yang menyebut dasi sebagai 'jerat kolonial,' tahun lalu sudah mendapat peringatan bahwa dirinya akan dikeluarkan dari gedung parlemen jika tidak memakai dasi. Tapi ia mengabaikannya dan datang ke ruang parlemen dengan memakai taonga - liontin batu hijau Maori.
Mallard menyatakan meski dasi dipandang ketinggalan zaman menurut pandangan Watiti, mayoritas anggota parlemen meminta agar aturan itu dipertahankan.
Namun, Waititi dalam tulisan di New Zealand Herald hari ini, mengatakan bahwa penolakannya bukan dipicu dasi, melainkan soal hak Maori untuk menjadi Maori, baik di parlemen atau bahkan saat berada di bar.
"Ini lebih dari sekadar dasi atau taonga, ini semua berkaitan dengan kesetaraan," imbuhnya.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan dirinya tidak terlalu keberatan jika seseorang mengenakan dasi atau tidak saat berada di gedung parlemen.
"Ada masalah yang jauh lebih penting dari itu," pungkas Ardern.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
