"Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) berkumpul pada 6-7 Februari untuk membahas kerja kabinet dan anggaran pemerintah dan mengadopsi undang-undang baru tentang pengasuhan anak dan perlindungan penduduk di luar negeri," kata kantor berita resmi Korut, KCNA.
Dikutip via AFP, Selasa, 8 Februari 2022, pemimpin Korut, Kim Jong-un tidak menghadiri pertemuan yang dipimpin Choe Ryong Hae, ketua komite SPA.
Parlemen jarang bertemu dan biasanya berfungsi untuk menyetujui keputusan tentang anggaran, personel dan masalah hukum, serta tugas-tugas Partai Buruh yang berkuasa, yang sebagian besar anggotanya membentuk majelis.
Baca juga: AS Minta Korut Hentikan Program Nuklir dan Fokus Pada Masyarakat
Pertemuan itu terjadi ketika Korea Utara menghadapi krisis ekonomi parah di tengah sanksi atas program senjata dan penguncian covid-19, yang secara tajam memotong perdagangan dengan Tiongkok, sekutu utama mereka.
Pada Desember lalu, Kim memuji beberapa keberhasilan yang dibuat dalam menerapkan rencana ekonomi lima tahun. Namun, ia memperingatkan, perjuangan hidup-mati' di tahun ini dalam mencapai tujuan meningkatkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Kim Tok Hun, perdana menteri kabinet Korea Utara yang mengawasi ekonomi, mengatakan pada pertemuan SPA dia bertujuan untuk mengkonsolidasikan fondasi untuk rencana lima tahun, dengan industri logam dan kimia menjadi penghubung utama.
"Tahun lalu bidang konstruksi ekonomi menghadapi masalah yang lebih sulit dan rumit dari yang diperkirakan karena sanksi terus-menerus dari pasukan musuh dan krisis kesehatan di seluruh dunia," katanya.
"Kita sekarang dihadapkan pada tugas berat namun bertanggung jawab untuk memberikan jaminan yang pasti bagi pelaksanaan rencana lima tahun dan membuat perubahan nyata dalam mengembangkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat," lanjut dia.
Ia berjanji untuk meningkatkan upaya memulihkan perdagangan dan meningkatkan produksi pangan untuk menormalkan jatah makanan bagi rakyat.
"Sektor pertanian akan meningkatkan produksi daging, telur, dan produk susu dan berupaya memproduksi buah-buahan, sayuran, jamur, dan tanaman penghasil minyak untuk memberikan kontribusi besar bagi makanan masyarakat," tutur Kim.
Hingga kini, Korut belum mengonfirmasi kasus covid-19. Namun, sejak awal pandemi mereka sudah menutup perbatasan dan memberlakukan larangan perjalanan ketat dan pembatasan lainnya.
Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara mengatakan orang-orang yang paling rentan di negara itu berisiko kelaparan di tengah isolasi yang semakin dalam selama pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
