Rusia menempatkan sanksi Korut di bawah sorotan di Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai bagian dari kepresidenannya. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak dapat memimpin pertemuan dikarenakan ia dinyatakan positif covid-19.
"Kami menyerukan Korea Utara untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menggunduli program WMD (senjata pemusnah massal) dan misil balistiknya yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri-warga Korea Utara yang rentan," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.
Dilansir dari AFP, Selasa, 8 Februari 2022, negara itu berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Pada November lalu, Rusia dan Tiongkok -,sekutu Korut,- menghidupkan kembali dorongan untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Mereka menggambarkan langkah itu dapat diambil untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.
"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," ujar Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy.
"Kami sangat yakin bahwa aparat sanksi DK membutuhkan 'dosis humanisasi' yang kuat," lanjut dia.
Situasi kemanusiaan Korea Utara terus memburuk. Dalam laporan rahasia PBB, disebutkan kemungkinan karena pembatasan covid-19 yang dilakukan Pyongyang.
Rusia dan Tiongkok juga menggunakan pertemuan dewan kemarin untuk menjatuhkan sanksi sepihak, tanpa menyebut nama. "Mereka telah melemparkannya (Korut) ke kiri, kanan, dan tengah dengan hiruk-pikuk. Sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya kecanduan," tuturnya.
Thomas-Greenfield mengatakan dia prihatin dengan upaya untuk mengkritik dan mendelegitimasi sanksi sepihak sebagai melanggar hukum. Ia mengatakan, AS akan dengan tegas menolak posisi itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
