Presiden Jokowi dan Presiden Putin bertemu di Moskow pekan lalu./AFP
Presiden Jokowi dan Presiden Putin bertemu di Moskow pekan lalu./AFP

AAYG Apresiasi Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia-Ukraina

Marcheilla Ariesta • 05 Juli 2022 22:41
Jakarta: Pemuda Asia Afrika (AAYG) menyelenggarakan webinar internasional dengan tema 'Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Ekonomi Asia-Afrika' pada Senin, 4 Juli 2022. Konflik tersebut mengakibatkan gelombang krisis secara ekonomi, khususnya di kawasan Asia dan Afrika.
 
Presiden AAYG, Respiratori Saddam Al-Jihad mengatakan, negara-negara Asia dan Afrika selain masih berkutat dengan problematik politik dan sosial budaya, juga diperparah persoalan ekonomi sebagai dampak dari konflik tersebut dan Covid-19.
 
Ia berharap, para pemuda dapat merumuskan solusi dan kebijakan untuk mengatasi masalah kritis ini, mengingat persoalan pangan semakin kerasa di Afrika dan Asia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya sangat berharap forum ini bisa membahas problematika khususnya potensi krisis ekobomi di Asia dan Afrika, kemudian merumuskan solusi bagaimana kita berkontribusi untuk penyelesaian konflik. Pemirintahpun juga bisa fokus pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19," ujarnya dalam keterangan pers AAYG, Selasa, 5 Juli 2022.
 
Gracia Paramitha, Dosen Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, berpendapat misi Presiden Joko Widodo, melalui kunjungan diplomatik ke Russia dan Ukraina merupakan insiatif yang bagus. Namun, menurutnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan pertemuan itu sebagai faktor penentu keberhasilan penyelesaian perdamaian.
 
"Perjalanan masih panjang dan misi itu masih merupakan langkah awal yang dilakukan. Beberapa media mengatakan bahwa Joko Widodo menerima pesan dari (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky kepada (Presiden Rusia Vladimir) Putin tetapi beberapa yang lain mengatakan bahwa itu tidak benar," ujarnya.
 
Ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut menjadi faktor lain yang perlu dianalisis juga. Sementara itu, ia juga mengapresiasi kehadiran Joko Widodo disana terkait dengan tugasnya sebagai presiden G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada November 2022.
 
Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Demi Menyukseskan G20
 
"Hal itu merupakan langkah yang baik bagi Joko Widodo dalam mencoba meredakan eskalasi kelangkaan pangan dan pupuk. Namun, misi tersebut tidak menentukan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan ekspor dan impor yang lebih besar, atau pun menentukan tidak akan ada lagi sanksi ekonomi dari negara-negara Barat. Ketegangan masih cukup tinggi di dalam G20 itu sendiri," imbuhnya.
 
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan TI AAYG Naoufal Oulda, fokus pada bagaimana negara harus merancang strategi dalam menghadapi masalah ekonomi. Perang, menurutnya, telah menyebabkan negara-negara mengalami inflasi setelah melonjaknya harga energi.
 
"Gas alam sekitar 25 persen dari sumber energi global. Jadi, harga energi menjadi mahal karena banyak impor dari Rusia dan Ukraina. Sanksi ekspor gas dari Rusia disebut juga sanksi ekonomi ke negara lain, terutama di negara-negara Asia. Itu akan membatasi dinamika ekonomi di semua negara," seru dia.
 
Oulda juga menuntut pemerintah mendorong pertanian lokal dan energi terbarukan seperti energi matahari dan angin dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pasokan Rusia dan Ukraina.
 
"Kita juga harus memiliki otonomi di sektor pertanian. Kami mendorong pemerintah dan organisasi untuk mendukung mereka, terutama kaum muda, dalam mewujudkan ide-ide dengan mendorong start-up dan perusahaan kecil dalam perspektif kolaborasi pemuda," sambung dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan AAYG Mohammad Zaman Bajwa menyoroti konflik Rusia dan Ukraina berdampak pada impor dan ekspor negara. Hal ini disebabkan sebagian besar ekonomi Asia dan Afrika bergantung pada energi impor dari Ukraina dan Rusia.
 
"Pada tahun 2021, Kenya mengimpor 30 persen dari konsumsi gandumnya dari Ukraina. Kamerun mengimpor 44 persen pupuk dari Rusia. Ghana 60 persen produksi besinya berasal dari Ukraina dan Rusia," ucapnya.
 
Dia menegaskan bahwa ketergantungan impor dapat memperlambat proyek pembangunan akibat kenaikan harga komoditas dan melanjutkan penjelasan.
 
"Jika mereka tidak mampu membeli barang, semua negara akan mengekspor barang-barang ini. Ketika negara ini tidak akan mengekspor, ekonomi yang lebih lemah harus bisa memfasilitasi orang. Dalam hal ini, mereka akan mendapatkan pajak yang rendah. Mereka tidak akan menghabiskan uang untuk pembangunan," serunya.
 
"Jadi, situasi ini harus dihentikan karena tidak hanya berdampak pada ekonomi global saja. Yang penting adalah tekad para pemimpin global, seperti Jokowi yang mengambil tanggung jawab untuk mencoba menengahi antara dua kekuatan," pungkasnya.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif