Menurut estimasi media-media lokal belakangan ini, Pakistan berutang sekitar USD1,27 miliar kepada sejumlah produsen listrik independen Tiongkok (IPPs), dan hal ini telah menjadi titik ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara.
Lebih lanjut, isu ini secara berkala diangkat dalam negosiasi antara Pakistan dan sejumlah pihak peminjam dalam skema multilateral, yang menyoroti kesehatan fiskal negara tersebut. Masalah utang Tiongkok terhadap anggaran negara Pakistan juga telah menjadi isu politik domestik yang kontroversial.
Pada 2020, sebuah 'bocoran' laporan komite internal Pemerintah Pakistan telah mengungkapkan sifat eksploitatif dari perjanjian sektor kelistrikan dengan Tiongkok serta minimnya transparansi di bawah CPEC. Laporan tersebut mengindikasikan adanya sejumlah penyimpangan dan pengambilan keuntungan dalam beberapa proyek listrik, termasuk Huaneng Shangdong Ruyi Energy (HSR) dan Port Qasim Electric Power Company Ltd (PQEPCL).
Menurut laporan itu, proyek-proyek tersebut memiliki masalah sama, yaitu tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi yang dijaminkan kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok. Selain itu, meningkatnya pembayaran kapasitas yang bersifat tetap dan diindeks terhadap nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga, juga telah menambah utang sirkular.
Kekesalan Investor Tiongkok
Masih dalam laporan tersebut, Pemerintah Pakistan mendorong dilakukannya negosiasi ulang tarif berdasarkan perjanjian jual beli listrik yang ada. Namun, upaya tersebut berdampak buruk pada kepercayaan investor asing, terlepas dari kekhawatiran mengenai kontrak jangka panjang di negara tersebut.Mengutip dari The Singapore Post, Minggu, 22 Oktober 2023, Tiongkok juga tampak kesal dengan jaminan Pakistan kepada IMF yang mencoba menerima konsesi dari pembangkit listrik di bawah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), baik melalui pengurangan tingkat keuntungan investasi atau dengan penjadwalan ulang pembayaran pinjaman.
Sementara itu, tidak dilunasinya iuran pembayaran utang oleh Pakistan telah membuat investor sektor listrik Tiongkok gelisah, dan banyak dari mereka menuduh Islamabad telah melanggar ketentuan perjanjian. Para investor mengeluh bahwa tunggakan dalam jumlah besar, ditambah dengan depresiasi mata uang Pakistan yang terus menerus, telah mengurangi keuntungan nominal investasi mereka secara signifikan.
Lebih dari sepuluh investor Tiongkok dalam proyek pembangkit listrik di Pakistan telah mendirikan asosiasi yang disebut ‘Energy Enterprise Association (EEA)’ dalam pola lPPs untuk mengangkat isu-isu mereka. Asosiasi IPP diketahui mempunyai 39 produsen listrik sebagai anggotanya.
Tidak terpengaruh oleh permintaan berulang kali dari Pakistan, produsen listrik Tiongkok baru-baru ini dilaporkan menolak melakukan negosiasi ulang PPA. Tumpukan iuran pembayaran utang yang sangat besar juga membuat perusahaan asuransi milik negara Tiongkok, Sinosure, enggan memperluas cakupan asuransi untuk proyek pembangkit listrik baru di Pakistan.
Pembayaran Jatuh Tempo
Perusahaan tersebut juga telah mengirimkan surat ‘ketidaksenangan’ ke Pakistan setelah munculnya ‘desas-desus’ bahwa Islamabad mendesak perusahaan-perusahaan IPP Tiongkok untuk menegosiasikan kembali "PPA yang mahal."Perkembangan ini terjadi setelah adanya laporan bahwa sponsor proyek tidak memenuhi permintaan informal dari Pak Power Division untuk melakukan negosiasi ulang PPA. Laporan media yang belum dikonfirmasi lebih lanjut menunjukkan bahwa sebuah komite sedang dibentuk untuk menangani masalah ini.
Menurut beberapa sumber yang dikutip di media, Perdana Menteri interim Pakistan Anwar-ul-Haq, yang mengunjungi Tiongkok untuk menghadiri KTT Belt and Road Initiative 2023, telah meminta pembaruan status pembayaran kepada IPP. PM Pakistan diyakini mencoba memberi tahu kepemimpinan Tiongkok mengenai peningkatan besar dalam pembayaran kapasitas dalam proyek pembangkit listrik.
Masalah pembayaran utang Pakistan terkait sektor kelistrikan juga dibahas dalam pertemuan Menteri Perencanaan, Pembangunan dan Inisiatif Khusus mengenai proyek energi CPEC yang digelar pada 10 Oktober 2023. Topik yang dibahas mencakup rekening dan pembayaran yang telah jatuh tempo untuk IPP CPEC dan izin Sinosure terkait proyek pembangkit listrik.
Meski Pakistan berupaya keras untuk bertahan, masalah saat ini menghambat prospek investasi Tiongkok lebih lanjut di sektor kelistrikan. Keengganan Sinosure dalam memberikan jaminan telah memperumit masalah ini.
Pakistan kini tampaknya kesulitan dalam mengatasi kekhawatiran IPP Tiongkok, pemberi pinjaman multilateral, dan konsumen listrik dalam negeri. Dengan semakin kuatnya sikap lembaga-lembaga Tiongkok terhadap permintaan konsesi dari Pakistan, maka situasi ini sepertinya tidak akan membaik dalam waktu dekat.
Baca juga: Tiongkok dan Diplomasi Jebakan Utang di Kawasan Asia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
