Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka terus memantau situasi di Bangladesh serta menjalin komunikasi dengan para WNI.
Dalam beberapa pekan terakhir, Bangladesh dilanda bentrokan berdarah antar mahasiswa penentang sistem kuota pekerjaan dan kelompok pendukung pemerintah. Bentrokan ini telah menelan sejumlah korban jiwa.
"Kemenlu dan KBRI (Dhaka) telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Minggu, 21 Juli 2024.
"Dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh," sambungnya.
Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh mulai memberlakukan jam malam dan mengerahkan tentara untuk menangani bentrokan berdarah terkait aksi protes terhadap kuota pekerjaan pemerintah di seluruh negeri.
Polisi di ibu kota Bangladesh, Dhaka, melarang semua pertemuan publik pada hari itu – yang pertama sejak protes dimulai – untuk mencegah lebih banyak kekerasan.
Namun, hal itu tidak menghentikan putaran konfrontasi lain antara polisi dan pengunjuk rasa di sekitar kota berpenduduk 20 juta jiwa itu, meski ada penutupan internet yang bertujuan menggagalkan penyelenggaraan demonstrasi.
Baca juga: Mahasiswa Diserang di Bangladesh, Ketua HAM PBB: Tidak Bisa Diterima!
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
