Pyongyang: Korea Utara (Korut) yang paling rentan ‘berisiko kelaparan’ dengan ekonomi yang memburuk karena blokade virus korona yang dipaksakan sendiri. Pelapor HAM PBB pun mendesak sanksi PBB yang dikenakan atas program nuklir negara itu harus dilonggarkan.
Negara miskin itu telah berada di balik blokade kaku sejak awal tahun lalu untuk melindungi diri dari pandemi, dengan ekonomi yang menderita dan perdagangan dengan mitra utama Tiongkok menyusut menjadi sedikit.
Pada Juni, KCTV yang dikelola pemerintah mengakui Korea Utara sedang menghadapi "krisis pangan", membunyikan peringatan di negara dengan sektor pertanian yang hampir mati yang telah lama berjuang untuk memberi makan penduduk.
Pada bulan yang sama, pemimpin Kim Jong-un mengatakan situasi makanan "menjadi tegang".
“Warga Korea Utara biasa berjuang setiap hari untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan situasi kemanusiaan yang memburuk dapat berubah menjadi krisis,” ujar pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia, Tomas Ojea Quintana dalam laporan terbarunya, seperti dikutip AFP, Rabu 13 Oktober 2021.
Pyongyang berada di bawah serangkaian sanksi internasional atas program nuklir dan rudal balistiknya, yang telah mengalami kemajuan pesat di bawah Kim Jong-un.
“Pembatasan seperti itu harus dilonggarkan untuk melindungi negara yang paling rentan dalam menghadapi kekurangan pangan yang parah,” imbuh Quintana.
"Anak-anak dan orang tua yang paling rentan berisiko kelaparan," ungkapnya.
"Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB harus ditinjau dan dikurangi bila perlu untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa,” jelasnya.
Laporan itu muncul sekitar tiga bulan setelah Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan Korea Utara menghadapi kekurangan pangan sekitar 860.000 ton tahun ini, dan dapat mengalami "masa kurus yang sulit".
Pyongyang telah menjauh dari pembicaraan tentang program nuklirnya sejak runtuhnya pertemuan puncak kedua antara Kim dan presiden AS saat itu Donald Trump di Hanoi dan telah menolak upaya Korea Selatan untuk menghidupkan kembali dialog.
Di bawah Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan perwakilan Korea Utara, sambil mengatakan akan mengupayakan denuklirisasi.
Tapi minggu ini Kim menyalahkan Washington atas ketegangan di semenanjung, dan bersikeras senjata Pyongyang adalah untuk pertahanan diri dan tidak ditujukan ke negara tertentu.
Negara miskin itu telah berada di balik blokade kaku sejak awal tahun lalu untuk melindungi diri dari pandemi, dengan ekonomi yang menderita dan perdagangan dengan mitra utama Tiongkok menyusut menjadi sedikit.
Pada Juni, KCTV yang dikelola pemerintah mengakui Korea Utara sedang menghadapi "krisis pangan", membunyikan peringatan di negara dengan sektor pertanian yang hampir mati yang telah lama berjuang untuk memberi makan penduduk.
Pada bulan yang sama, pemimpin Kim Jong-un mengatakan situasi makanan "menjadi tegang".
“Warga Korea Utara biasa berjuang setiap hari untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan situasi kemanusiaan yang memburuk dapat berubah menjadi krisis,” ujar pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia, Tomas Ojea Quintana dalam laporan terbarunya, seperti dikutip AFP, Rabu 13 Oktober 2021.
Pyongyang berada di bawah serangkaian sanksi internasional atas program nuklir dan rudal balistiknya, yang telah mengalami kemajuan pesat di bawah Kim Jong-un.
“Pembatasan seperti itu harus dilonggarkan untuk melindungi negara yang paling rentan dalam menghadapi kekurangan pangan yang parah,” imbuh Quintana.
"Anak-anak dan orang tua yang paling rentan berisiko kelaparan," ungkapnya.
"Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB harus ditinjau dan dikurangi bila perlu untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa,” jelasnya.
Laporan itu muncul sekitar tiga bulan setelah Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan Korea Utara menghadapi kekurangan pangan sekitar 860.000 ton tahun ini, dan dapat mengalami "masa kurus yang sulit".
Pyongyang telah menjauh dari pembicaraan tentang program nuklirnya sejak runtuhnya pertemuan puncak kedua antara Kim dan presiden AS saat itu Donald Trump di Hanoi dan telah menolak upaya Korea Selatan untuk menghidupkan kembali dialog.
Di bawah Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan perwakilan Korea Utara, sambil mengatakan akan mengupayakan denuklirisasi.
Tapi minggu ini Kim menyalahkan Washington atas ketegangan di semenanjung, dan bersikeras senjata Pyongyang adalah untuk pertahanan diri dan tidak ditujukan ke negara tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
