Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga mengatakan, Seoul akan membatasi ekspor barang-barang strategis lainnya. Tidak hanya itu, Korsel juga mempertimbangkan kembali bantuan pembangunan dan memberikan pengecualian kemanusiaan bagi warga negara Myanmar untuk mengizinkan mereka tinggal di Korea Selatan sampai situasinya membaik.
Baca: PBB: Militer Myanmar Berada di Balik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
"Meskipun ada tuntutan berulang dari masyarakat internasional, termasuk Korea Selatan, ada peningkatan jumlah korban di Myanmar karena tindakan kekerasan dari pihak berwenang militer dan polisi," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat 12 Maret 2021.
Menurut data yang diajukan ke International Aid Transparency Initiative, ekspor pertahanan terakhir dari Korea Selatan ke Myanmar terjadi pada 2019. Tetapi Seoul masih menghabiskan jutaan dolar untuk proyek-proyek pembangunan di sana.
Pemerintah Korea Selatan akan mempertimbangkan kembali beberapa kerja sama pembangunan yang tidak ditentukan dengan Myanmar, tetapi akan melanjutkan proyek yang secara langsung terkait dengan mata pencaharian warga Myanmar dan bantuan kemanusiaan, kata pernyataan itu.
Baca: Militer Myanmar Tuduh Aung San Suu Kyi Terima Uang Rp8 Miliar dan Emas.
Aktivis Myanmar mengadakan lebih banyak aksi unjuk rasa pada Jumat. Protes dilakukan sehari setelah sebuah kelompok hak asasi mengatakan pasukan keamanan membunuh 12 pengunjuk rasa yang menyerukan kembali ke demokrasi.
Myanmar itu berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Usai kudeta, militer menahan dia dan pejabat lain dari partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
