Kesepakatan transfer alutsista dan teknologi tersebut pada prinsipnya akan disepakati pada saat para menteri luar negeri dan pertahanan Jepang dan Indonesia bertemu di Tokyo pada sore hari.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan, dia berharap pakta yang diharapkan akan menjadi "dasar kerja sama keamanan lebih lanjut antara kedua negara”. Hal ini disampaikan PM Suga ketika dia bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelang pertemuan yang disebut two plus two (2+2) beserta rekan dari Jepang.
“Untuk mewujudkan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, saya ingin meningkatkan kerja sama khusus,” kata Suga kepada para menteri Indonesia di kantornya, seperti dikutip Kyodo, Selasa 30 Maret 2021.
Sementara Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan, dalam pembicaraan tersebut, mereka juga sepakat untuk berkoordinasi erat terkait krisis di Myanmar di mana militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari.
“PM Suga ‘mengutuk keras’ berlanjutnya penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai, yang mengakibatkan banyak korban dan luka-luka,” sebut pihak kementerian itu.
Korban tewas dari kekerasan militer untuk memadamkan kerusuhan di Myanmar telah mencapai setidaknya 510, menurut kelompok hak asasi manusia yang memantau situasi tersebut.
Suga melakukan perjalanan ke Vietnam dan Indonesia Oktober lalu untuk perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat. Saat itu, dia setuju dengan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan negosiasi menuju kesepakatan kerja sama alutsista tersebut.
Jepang telah menandatangani kesepakatan serupa dengan Inggris, Prancis, Jerman, India, Italia, Filipina, dan Amerika Serikat.
Pada pembicaraan 2+2, yang kedua dari jenisnya antara kedua negara sejak 2015, para menteri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi kemungkinan akan membahas cara-cara untuk menangani aktivitas maritim Tiongkok yang meningkat di Selatan. dan Laut China Timur.
Jepang terganggu oleh intrusi berulang kapal penjaga pantai Tiongkok ke perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku di Laut Tiongkok Timur. Namun Tiongkok mengklaim kelompok pulau yang mereka sebut Diaoyu itu tak berpenghuni.
Sementara itu, Indonesia menghadapi ketegangan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perairan utara Kepulauan Natuna dengan Tiongkok. Di mana kapal-kapal nelayan Tiongkok, disertai kapal penjaga pantai Tiongkok diklaim terlibat dalam penangkapan ikan secara ilegal.
ZEE tersebut tumpang tindih dengan garis 'sembilan garis putus' yang diproklamirkan sendiri oleh Tiongkok yang menandai klaimnya yang luas di Laut China Selatan, tempat ia berselisih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.
Setelah Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik pada Kamis, menteri Jepang dan Indonesia juga kemungkinan besar setuju tentang pentingnya menerapkan secara ketat resolusi PBB yang melarang Pyongyang menguji rudal balistik dan teknologi nuklir. Hal ini disampaikan oleh para pejabat di Jepang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
