"Indonesia meminta Australia tetap konsisten memenuhi kewajibannya sesuai rezim non–proliferasi senjata nuklir dan IAEA Safeguards dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh IAEA yang efektif, transparan dan tidak diskriminatif," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia di Twitter @Kemlu_RI, Rabu, 15 Maret 2023.
Pemerintah Indonesia mengaku telah mencermati dengan seksama mengenai kerja sama AUKUS ini. Terlebih, kata Kemenlu, pengumuman mengenai 'jalan yang akan ditempuh AUKUS untuk mencapai tingkat kemampuan AUKUS kritikal'.
"Upaya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi tanggung jawab semua negara. Penting bagi semua negara untuk menjadi bagian dari upaya tersebut," sambung mereka.
Baca juga: Mantan PM Australia Khawatir Kapal Selam Nuklir AUKUS Bawa Konsekuensi Mematikan
Menjawab pernyataan Kemenlu tersebut, Duta Besar Australia di Indonesia, Penny Williams mengatakan, negaranya menghargai keterlibatan tanpa henti dengan Indonesia terkait AUKUS.
"AUKUS memberikan kontribusi positif untuk perdamaian dan stabilitas kawasan, dan Australia akan terus bekerja dengan terbuka dan transparan dengan IAEA untuk mengembangkan pendekatan non-proliferasi nuklir yang tepat dan kuat," ucap Penny.
Senin lalu, Australia mengumumkan akan membeli hingga lima kapal selam AS di bawah skema AUKUS dalam upaya ambisius memperkuat militer di tengah kekhawatiran kekuatan Tiongkok.
Dengan bantuan AS dan Inggris, Australia juga akan memulai rencana 30 tahun untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklirnya sendiri.
Namun, ada pro-kontra dalam domestik Australia terkait kesepakatan ini. Mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating tampaknya tidak setuju dengan kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir di bawah AUKUS karena dianggap hanya akan mendapatkan 'konsekuensi mematikan'.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
