Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam tiga dokumen pertahanan dan keamanan, yang akan keluar paling cepat Jumat, 16 Desember 2022 mendatang. Kebijakan itu akan membentuk kembali lansekap pertahanan Jepang, negara yang konstitusi pascaperangnya bahkan tidak secara resmi mengakui militer.
"Pada dasarnya, memperkuat kemampuan pertahanan kita adalah tantangan paling mendesak dalam lingkungan keamanan saat ini," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akhir pekan lalu, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 14 Desember 2022.
"Kami akan segera meningkatkan kemampuan pertahanan untuk lima tahun ke depan," sambungnya.
Pergeseran ini adalah hasil dari 'ketakutan Tokyo' atas kekuatan militer Tiongkok yang terus tumbuh di kawasan. Tidak hanya itu, Jepang juga khawatir atas berbagai ancaman, mulai dari uji coba rudal Korea Utara hingga invasi Rusia ke Ukraina.
Kunci di antara kebijakan baru Jepang adalah janji meningkatkan pengeluaran militer hingga dua persen dari PDB pada 2027, untuk membawa Negeri Sakura sejajar dengan anggota NATO. Hal ini menandai peningkatan signifikan dari pengeluaran bersejarah sekitar satu persen, dan telah memicu kritik tentang bagaimana pembiayaannya ke depan.
Uang tersebut akan mendanai berbagai proyek militer, termasuk akuisisi 'kapasitas serangan balasan' -- kemampuan mencapai lokasi peluncuran nuklir yang mengancam keamanan negara.
Sebelumnya, Jepang menghindari memperoleh kemampuan seperti itu. Terjadi perselisihan domestik, mengenai apakah hal tersebut melanggar batas konstitusi terkait aktivitas membela diri dari ancaman musuh.
Menanggapi kontroversi, dokumen kebijakan pemerintah menegaskan bahwa Jepang tetap berkomitmen pada keamanan berorientasi pertahanan diri, dan tidak akan menjadi kekuatan militer seperti di masa lalu.
Bagian dari kapasitas pertahanan Jepang meliputi 500 rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat (AS). Jepang dilaporkan mempertimbangkan untuk membelinya sebagai skema pertahanan diri, dan di waktu bersamaan, Tokyo juga tengah mengembangkan rudal jarak jauh buatan dalam negeri.
Jepang juga mengumumkan rencana mengembangkan pesawat jet tempur generasi berikutnya dengan Italia dan Inggris. Mereka dilaporkan berencana membangun depot amunisi baru dan meluncurkan satelit untuk membantu mengarahkan serangan balik potensial.
Baca: Joss! Jepang, Inggris dan Italia Bergabung Bentuk Jet Tempur 'Next Level'
Kekhawatiran Serius
Rencana perubahan PM Kishida juga akan memengaruhi organisasi militer di Jepang. Surat kabar Nikkei melaporkan, tiga cabang dari Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) akan berada di bawah satu komando dalam lima tahun.Partai yang berkuasa di Jepang dilaporkan ingin menyebut Tiongkok sebagai "ancaman." Tetapi di bawah tekanan dari mitra koalisinya, Jepang hanya menyebut Tiongkok sebagai "kekhawatiran serius" dan "tantangan strategis terbesar" Jepang.
Kekhawatiran tentang Tiongkok semakin mendalam sejak latihan militer besar-besaran yang dilakukan Beijing di sekitar Taiwan pada Agustus lalu, di mana rudal sempat jatuh di perairan Jepang.
Jepang juga diperkirakan akan menyebut Rusia sebagai tantangan. Pernyataan tersebut akan bertolak belakang dengan janji Jepang pada 2013 untuk "meningkatkan" hubungan dengan Rusia.
Jepang telah bergabung dengan sekutu Barat dalam menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Rusia atas invasi Ukraina. Langkah tersebut membuat hubungan kedua negara yang "sudah membeku menjadi sangat beku."
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
