Yoon mengatakan, pemerintah tidak akan mundur dari rencana reformasi di bidang kesehatan, yang telah memicu aksi mogok kerja jajaran dokter selama lebih dari sebulan lalu.
Sejumlah rumah sakit terpaksa membatalkan perawatan dan operasi penting sejak ribuan dokter muda berhenti bekerja pada 20 Februari untuk memprotes usulan reformasi pelatihan. Namun, pemerintah tidak mengubah taktik, dan malah mengancam dokter yang mogok kerja dengan tindakan hukum.
Seoul ingin meningkatkan penerimaan jumlah mahasiswa sekolah kedokteran sebesar 2.000 orang mulai tahun depan. Pemerintah mengatakan, hal ini penting untuk memerangi kekurangan dokter dan merawat masyarakat Korsel yang menua dengan cepat. Para dokter mengatakan rencana tersebut akan mengikis kualitas layanan kesehatan.
"Angka 2.000 bukanlah angka acak yang kami peroleh. Kami telah meninjau secara menyeluruh statistik dan penelitian yang relevan serta meninjau situasi medis saat ini dan masa depan," kata Yoon dalam pidato nasional yang disiarkan televisi.
"Bahkan peningkatan ini tidak akan memenuhi permintaan yang terus meningkat di wilayah di luar ibu kota Seoul," sambungnya, seperti dikutip dari AFP, Senin, 1 April 2024.
Ribuan dokter menghadapi risiko penangguhan izin medis mereka, dan Yoon mendesak mereka untuk segera kembali ke rumah sakit agar hal tersebut tidak terjadi.
Pemilu Korsel
Pemerintahan Korea Selatan berturut-turut telah mencoba – dan gagal – untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran di masa lalu, dan Yoon mengatakan "kartel dokter telah diperkuat" oleh setiap kegagalan sebelumnya."Kami tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama lagi," tambahnya.
Jika komunitas dokter tidak menyukai rencana pemerintah, "mereka harus memberikan cetak biru terpadu kepada pemerintah dengan alasan ilmiah yang jelas," imbuh Yoon.
"Kalau ada alternatif yang lebih rasional dan masuk akal, kita bisa membicarakannya kapan saja," lanjutnya.
Warga Korea Selatan akan memberikan suaranya minggu depan dalam pemilu, dan partai Yoon berusaha memenangkan kembali mayoritasnya di parlemen.
Masyarakat Korsel pada awalnya bersimpati dengan pemerintah atas aksi mogok dokter yang sedang berlangsung, dan kini mulai berubah menurut jajak pendapat terbaru.
Hampir 60 persen masyarakat Korsel yang disurvei di Dong-A Ilbo pada hari Senin ini mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan skala dari aksi mogok kerja para dokter.
Baca juga: Mogok Kerja Dokter Muda Guncang Layanan Medis Korea Selatan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News