"NRFA menganggap pengumuman pemerintahan interim Taliban ilegal, yang merupakan bentuk permusuhan Taliban terhadap masyarakat Afghanistan," ungkap pernyataan NRFA.
"Kami menyerukan seluruh masyarakat Afghanistan untuk melanjutkan perlawanan mereka terhadap pendudukan Taliban dan sekutu-sekutu teroris mereka," sambungnya, dilansir dari laman India Today, Rabu, 8 September 2021.
Menurut NRFA, pemerintahan Afghanistan yang bersifat demokratik, legal, dan resmi hanya dapat dicapai melalui pemilihan umum. Hasil dari pemilu disebut NRFA sebagai refleksi keinginan rakyat, yang tentunya akan lebih mudah untuk mendapat pengakuan internasional.
Selain mengecam Taliban, NRFA juga meminta komunitas internasional untuk tidak mengakui pemerintahan baru yang diumumkan tadi malam. NRFA berharap negara-negara dunia mau memberikan dukungan penuh kepada masyarakat Afghanistan.
Dalam sebuah konferensi pers di Kabul, juru bicara Zabihullah Mujahid mengumumkan pembentukan pemerintah interim. Mullah Mohammad Hasan Akhund menjadi perdana menteri, sementara salah satu pendiri Taliban, Abdul Ghani Baradar, menjadi pendampingnya.
Seperti banyak tokoh di jajaran petinggi Taliban, nama besar Akhund didapat dari kedekatannya dengan pemimpin pertama kelompok tersebut, Mullah Mohammad Omar. Akhund berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban.
Sementara itu di Panjshir, Taliban sekali lagi mengklaim kemenangan atas wilayah tersebut. Sejumlah pihak menilai klaim kali ini benar adanya karena pemimpin NRFA, Ahmad Massoud, dikabarkan telah melarikan diri ke Turki.
Baca: Taliban Klaim Pimpinan Kelompok Perlawanan Panjshir Kabur ke Turki
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
