Tokyo: Jepang pada Kamis 28 Oktober 2021 mengutuk rencana Israel untuk membangun sekitar 1.300 unit rumah pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Langkah Jepang ini mengikuti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
“Kegiatan pemukiman Israel melanggar hukum internasional dan merusak kelangsungan 'solusi dua negara’,” pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, seperti dikutip AFP, Jumat 29 Oktober 2021.
Baca: AS Kecam Rencana Pembangunan Ribuan Rumah Yahudi di Palestina.
“Pemerintah Jepang sangat menyesalkan kelanjutan kegiatan pemukiman oleh Pemerintah Israel. Meskipun ada seruan berulang kali untuk membekukan kegiatan tersebut dari Jepang dan komunitas internasional,” demikian bunyi pernyataan resmi itu.
Dalam pernyataan itu, Jepang menggarisbawahi perlunya membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina dan upaya untuk meredakan ketegangan dan menstabilkan kawasan. “Jepang sangat mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan tender yang disebutkan di atas dan menyetujui rencana pembangunan, dan membekukan kegiatan pemukimannya,” imbuhnya.
Berjalan di atas tali ketegangan politik dan diplomatik, Perdana Menteri Naftali Bennett telah menghadapi desakan dari para pemimpin pemukim untuk meningkatkan konstruksi. Proyek-proyek semacam itu kemungkinan akan disambut oleh konstituen ultranasionalisnya, yang sama-sama menentang kenegaraan Palestina.
Namun seiring dengan prospek ketegangan hubungan dengan Washington, Bennett juga dapat mengasingkan partai-partai sayap kiri dan Arab dalam koalisi yang memerintah dengan mayoritas parlemen yang tipis, jika mereka memandang rencana penyelesaian terlalu ambisius.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal.
Israel membantah hal ini dan telah menempatkan sekitar 440.000 warga Israel di Tepi Barat, dengan alasan hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan daerah itu. Sementara Tepi Barat didomisili oleh sekitar 3 juta warga Palestina.
Palestina berusaha untuk menciptakan sebuah negara di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai Israel-Palestina gagal pada 2014.
“Kegiatan pemukiman Israel melanggar hukum internasional dan merusak kelangsungan 'solusi dua negara’,” pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, seperti dikutip AFP, Jumat 29 Oktober 2021.
Baca: AS Kecam Rencana Pembangunan Ribuan Rumah Yahudi di Palestina.
“Pemerintah Jepang sangat menyesalkan kelanjutan kegiatan pemukiman oleh Pemerintah Israel. Meskipun ada seruan berulang kali untuk membekukan kegiatan tersebut dari Jepang dan komunitas internasional,” demikian bunyi pernyataan resmi itu.
Dalam pernyataan itu, Jepang menggarisbawahi perlunya membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina dan upaya untuk meredakan ketegangan dan menstabilkan kawasan. “Jepang sangat mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan tender yang disebutkan di atas dan menyetujui rencana pembangunan, dan membekukan kegiatan pemukimannya,” imbuhnya.
Berjalan di atas tali ketegangan politik dan diplomatik, Perdana Menteri Naftali Bennett telah menghadapi desakan dari para pemimpin pemukim untuk meningkatkan konstruksi. Proyek-proyek semacam itu kemungkinan akan disambut oleh konstituen ultranasionalisnya, yang sama-sama menentang kenegaraan Palestina.
Namun seiring dengan prospek ketegangan hubungan dengan Washington, Bennett juga dapat mengasingkan partai-partai sayap kiri dan Arab dalam koalisi yang memerintah dengan mayoritas parlemen yang tipis, jika mereka memandang rencana penyelesaian terlalu ambisius.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal.
Israel membantah hal ini dan telah menempatkan sekitar 440.000 warga Israel di Tepi Barat, dengan alasan hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan daerah itu. Sementara Tepi Barat didomisili oleh sekitar 3 juta warga Palestina.
Palestina berusaha untuk menciptakan sebuah negara di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai Israel-Palestina gagal pada 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
