Yerusalem: Amerika Serikat (AS) mengecam rencana Israel untuk tetap membangun ribuan unit pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Mereka menyebut langkah-langkah seperti itu merusak prospek solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan mengatakan sangat menentang perluasan pemukiman.
Washington tidak mengeluarkan kritik semacam itu ketika pendahulu Presiden Joe Biden dari Partai Republik Donald Trump menjabat.
Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah membahas masalah ini dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz pada Selasa.
Panggilan telepon mereka pertama kali dilaporkan oleh situs berita Axios, yang mengutip pejabat Israel yang mengatakan bahwa “kepala diplomat AS itu menyuarakan perlawanan Negeri Paman Sam terhadap rencana pemukiman tersebut”.
Proyek-proyek terbaru, serta tender yang diterbitkan pada Minggu untuk lebih dari 1.300 rumah pemukim, merupakan ujian besar pertama atas kebijakan penyelesaian dengan pemerintahan Biden yang mulai menjabat pada Januari.
"Perilaku pemerintah Israel di bawah Bennett tidak kalah ekstrem dari apa yang terjadi di bawah Netanyahu," Bassam Al-Salhe, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 28 Oktober 2021.
"Pemerintah AS memiliki kata-kata, dan tidak ada tindakan, untuk mengubah kebijakan yang telah diberlakukan oleh Trump," kata Salhe.
Tidak ada komentar langsung dari Washington pada Rabu.
Washington tidak mengeluarkan kritik semacam itu ketika pendahulu Presiden Joe Biden dari Partai Republik Donald Trump menjabat.
Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah membahas masalah ini dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz pada Selasa.
Panggilan telepon mereka pertama kali dilaporkan oleh situs berita Axios, yang mengutip pejabat Israel yang mengatakan bahwa “kepala diplomat AS itu menyuarakan perlawanan Negeri Paman Sam terhadap rencana pemukiman tersebut”.
Proyek-proyek terbaru, serta tender yang diterbitkan pada Minggu untuk lebih dari 1.300 rumah pemukim, merupakan ujian besar pertama atas kebijakan penyelesaian dengan pemerintahan Biden yang mulai menjabat pada Januari.
"Perilaku pemerintah Israel di bawah Bennett tidak kalah ekstrem dari apa yang terjadi di bawah Netanyahu," Bassam Al-Salhe, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 28 Oktober 2021.
"Pemerintah AS memiliki kata-kata, dan tidak ada tindakan, untuk mengubah kebijakan yang telah diberlakukan oleh Trump," kata Salhe.
Tidak ada komentar langsung dari Washington pada Rabu.
Tegang
Berjalan di atas tali ketegangan politik dan diplomatik, Perdana Menteri Naftali Bennett telah menghadapi desakan dari para pemimpin pemukim untuk meningkatkan konstruksi. Proyek-proyek semacam itu kemungkinan akan disambut oleh konstituen ultranasionalisnya, yang sama-sama menentang kenegaraan Palestina.
Namun seiring dengan prospek ketegangan hubungan dengan Washington, Bennett juga dapat mengasingkan partai-partai sayap kiri dan Arab dalam koalisi yang memerintah dengan mayoritas parlemen yang tipis, jika mereka memandang rencana penyelesaian terlalu ambisius.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal.
Israel membantah hal ini dan telah menempatkan sekitar 440.000 warga Israel di Tepi Barat, dengan alasan hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan daerah itu. Sementara Tepi Barat didomisili oleh sekitar 3 juta warga Palestina.
Palestina berusaha untuk menciptakan sebuah negara di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai Israel-Palestina gagal pada 2014.
Namun seiring dengan prospek ketegangan hubungan dengan Washington, Bennett juga dapat mengasingkan partai-partai sayap kiri dan Arab dalam koalisi yang memerintah dengan mayoritas parlemen yang tipis, jika mereka memandang rencana penyelesaian terlalu ambisius.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal.
Israel membantah hal ini dan telah menempatkan sekitar 440.000 warga Israel di Tepi Barat, dengan alasan hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan daerah itu. Sementara Tepi Barat didomisili oleh sekitar 3 juta warga Palestina.
Palestina berusaha untuk menciptakan sebuah negara di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai Israel-Palestina gagal pada 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
