Liang Wen-chieh, juru bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan, mengatakan kepada wartawan bahwa peringatan perjalanan yang dikeluarkan juga berlaku di kota-kota Hong Kong dan Makau yang dikelola Tiongkok.
Tiongkok, yang memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sebagai wilayahnya sendiri, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Presiden Lai Ching-te, yang dipandangnya sebagai “separatis”. Negeri Tirai Bambu melakukan latihan perang selama dua hari setelah ia menjabat bulan lalu.
Pekan lalu, ketika mengumumkan pedoman hukum baru, Tiongkok mengancam akan mengeksekusi mati kelompok separatis kemerdekaan Taiwan dalam kasus-kasus ekstrim, yang semakin meningkatkan ketegangan yang mengundang kecaman dari Lai dan pemerintahannya, serta Amerika Serikat.
Liang, yang menyampaikan pengumuman tersebut pada konferensi pers rutin di Taipei, mengatakan bahwa pedoman tersebut merupakan ancaman serius terhadap keselamatan warga Taiwan yang mengunjungi Tiongkok, selain tindakan lain yang telah diambil Tiongkok untuk memperkuat undang-undang keamanan nasionalnya.
“Jika tidak perlu untuk pergi, maka jangan pergi,” katanya, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 28 Juni 2024.
Ia menambahkan, hal ini tidak berarti larangan berkunjung, melainkan tentang melindungi masyarakat Taiwan dan mengingatkan mereka akan risikonya, bukan sebagai “tindakan penanggulangan”.
Kantor Urusan Taiwan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pada Rabu, ketika ditanya tentang kekhawatiran bahwa pedoman tersebut dapat menimbulkan ketakutan bagi rakyat Taiwan dan tidak membantu memperbaiki hubungan, kantor tersebut mengatakan bahwa pedoman tersebut hanya ditujukan pada sejumlah kecil “kata-kata dan tindakan jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab” terhadap kemerdekaan.
Tiongkok telah berjanji untuk mengejar orang-orang yang dianggap sebagai separatis Taiwan di mana pun mereka berada, meskipun pengadilan Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan dan tidak jelas bagaimana Tiongkok dapat berupaya untuk menegakkan keputusan apa pun di luar perbatasannya.
Mengenai apakah Tiongkok dapat berupaya mengekstradisi warga Taiwan ke luar negeri yang dituduh melakukan separatisme, Liang mengatakan bahwa separatisme adalah kejahatan politik dan dalam kasus ini khusus untuk Tiongkok, dan bahwa negara-negara maju tidak akan bekerja sama dalam permintaan semacam itu.
“Kami tidak bisa mengesampingkan negara-negara tertentu akan bekerja sama,” tambahnya, tanpa menyebutkan nama negara mana pun.
Presiden Lai telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Tiongkok tetapi ditolak. Dia menolak klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka.
Baca juga: Dianggap ‘Separatis Berbahaya’ Oleh Tiongkok, Presiden Taiwan: Mereka Tak Punya Hak
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
