"Tentang laporan yang disebut tadi ada banyak jenazah terpapar Covid, saran saya adalah lebih baik merujuk kepada laporan Tiongkok yang resmi," kata Lu Kang dalam pembaruan pers di Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Sebelumnya, sejumlah media melaporkan bahwa kapasitas krematorium penuh di seluruh Tiongkok. Hal ini terjadi sejak pelonggaran aturan pengendalian Covid-19.
Sejumlah media juga sempat mengabarkan mengenai deretan mobil jenazah menuju krematorium-krematorium di seluruh negeri setelah pencabutan kebijakan Nol-Covid. Tetapi, tidak ada konfirmasi akan keterkaitan situasi ini dengan infeksi Covid-19.
"Saya memang sudah memperhatikan ada laporan-laporan terkait. Sudah ada media bisa melihat kondisi itu secara rasional dan ada analisis sendiri, bukan melainkan hanya lapor secara seleksi," lanjut dia.
Lu Kang mengatakan bahwa penanganan layanan kremasi yang lamban disebabkan banyaknya kasus infeksi Covid-19. Akibatnya, fasilitas yang kekurangan karyawan kesulitan menangani jenazah.
Ia menambahkan, sejak awal pandemi tercatat 5.000 orang meninggal di Tiongkok. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara lainnya, seperti Amerika Serikat (AS) bahkan Indonesia.
"(Angka) itu tercapai di latar belakang yang kami belum mengetahui secara penuh virus tersebut dan ini hasilnya memang tidak mudah didapat," seru Lu Kang.
Baca: Krematorium Tiongkok Kewalahan Tangani Jenazah
Saat ini, Pemerintah Tiongkok tengah memantau sembari terus melonggarkan pembatasan Covid-19. Hal ini dilakukan karena pada awalnya yang menjadi prioritas Tiongkok adalah keselamatan masyarakat.
Lu Kang menggarisbawahi bahwa Tiongkok mengembangkan kebijakan yang dapat semaksimal mungkin membatasi infeksi dan kematian akibat Covid-19, serta mengurangi dampak terhadap ekonomi. Sekarang, kata dia, warga pun sudah bisa kembali bekerja dari kantor mereka.
Namun, segala perubahan tersebut akan melewati proses sebelum mencapai hasil yang diharapkan. "Tiongkok sudah dan sedang mengubah kebijakannya agar lebih menyesuaikan dengan kondisi di Tiongkok," jelas Lu Kang.
"Bagi negara apa pun, termasuk negara Tiongkok yang memiliki 1,4 miliar orang, kebijakan umum apa pun pasti harus melewati sebuah proses," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
