Dalam sebuah operasi penggerebekan pada Jumat pekan kemarin, ratusan personel keamanan membongkar kamp demonstran di luar gedung sekretariat presiden. Peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran akan adanya operasi yang lebih besar lagi.
"Presiden Ranil Wickremesinghe telah menekankan kembali komitmen Sri Lanka untuk menegakkan hak-hak untuk berkumpul secara damai," ujar kantor kepresidenan di Kolombo, yang mendeskripsikan pertemuan sang presiden dengan para diplomat di wilayah ibu kota.
"Para diplomat sudah mendapat informasi bahwa langkah-langkah telah diambil untuk memastikan aksi protes damai boleh dilanjutkan kembali di area kota tanpa membahayakan keselamatan jiwa dan properti," sambungnya, dikutip dari Asia One, Senin, 25 Juli 2022.
Penggerebekan pada Jumat kemarin memicu kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah diplomat Barat yang mendesak pemerintahan Wickremesinghe untuk menahan diri. PBB mengatakan penggunaan kekerasan dapat semakin menggoyang stabilitas Sri Lanka, negara yang tengah dilanda krisis ekonomi akut.
Wickremesinghe menjadi presiden lewat pemungutan suara di parlemen setelah pendahulunya, Gotabaya Rajapaksa, kabur dari Sri Lanka dan mengundurkan diri.
Sri Lanka, negara dengan 22 juta penduduk, tengah mengalami krisis pasokan bahan bakar, makanan dan berbagai komoditas pokok lainnya. Sri Lanka kehabisan mata uang asing untuk mengekspor kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut.
Baca: Miris! 2 Warga Sri Lanka Meninggal saat Antre Panjang BBM
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
