"Tentu saja, pemerintah Korea Selatan mendukung penuh implementasi 5PC dalam penyelesaian situasi di Myanmar," ujar Wakil Direktur Jenderal Biro ASEAN dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kim Dong-bae, di Seoul, Selasa, 30 Mei 2023.
Kepada 13 jurnalis yang terpilih dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Kim mengungkapkan dirinya pernah kerja di Kedutaan Besar Korea Selatan di Myanmar.
Saat itu, kata Kim, Myanmar sedang dalam masa transisi dari militer ke sipil. Ia menyayangkan situasinya berubah dengan cepat. Kim berharap bisa melihat situasi yang semakin baik di Myanmar.
"Dan tentunya negara-negara lain termasuk Amerika Serikat (AS), Jepang dan juga negara-negara Eropa serta Australia dapat membantu Myanmar untuk kembali ke jalur demokrasi," ucapnya.
"Dan di sisi lain, kami sekarang secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan kami untuk warga di sana. Disampaikan melalui organisasi internasional seperti UNDP, UNHCR, dan lain-lain," sambungnya.
Ia menceritakan, Korea Selatan juga pernah berada di posisi Myanmar, yaitu hidup di bawah kediktatoran militer.
"Tetapi kami melakukan cara kami untuk mengedepankan demokrasi. Jadi kami tahu dan kami paham rasanya ada di situasi tersebut," imbuhnya.
Belum ada kemajuan implementasi 5PC
Dalam pembukaan KTT ke-42 ASEAN bulan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5PC. Ia mengatakan pendekatan dengan berbagai pihak terus dilakukan.Pendekatan tersebut, kata Jokowi, dilakukan untuk mendorong dialog inklusif, penghentian kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian Joint Need Assesment melalui AHA Centre, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
"Namun, saya harus berterus terang, bahwa implementasi 5PC belum ada kemajuan yang signifikan," katanya kala itu. Sehingga, lanjut Jokowi, harus ada kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan.
Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN. "Karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN," pungkasnya.
Baca juga: Rusia: 5 Poin Konsensus ASEAN untuk Myanmar Adalah Dasar yang Baik
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
