Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. (Fabrice COFFRINI / AFP)
Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. (Fabrice COFFRINI / AFP)

Komisaris Tinggi HAM PBB Kunjungi Tiongkok, Pelanggaran HAM di Xinjiang Disorot

Medcom • 24 Mei 2022 20:00
Beijing: Dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang, Tiongkok, menjadi prioritas pembicaraan dalam kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, yang sudah dimulai sejak Senin, 23 Mei 2022.
 
Ini merupakan kunjungan pertama komisaris tinggi HAM PBB ke Tiongkok sejak tahun 2005. Di samping itu, ada kemungkinan Tiongkok menutupi pelanggaran oleh Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang.
 
Tiongkok disebut-sebut 'menahan' sekitar sejuta atau lebih masyarakat Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Kritikus menyebutnya sebagai aksi melenyapkan perbedaan identitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Negara tersebut mengaku tidak menyembunyikan apa pun dan menyambut kunjungan semua pihak yang tidak memiliki bias politik ke Xinjiang. Tiongkok memandang tindakan kontroversialnya sebagai langkah sukses untuk memulihkan ketertiban dan kohesi etnis
 
Bachelet memulai kunjungan enam harinya di selatan kota Guangzhou dan akan melakukan perjalanan ke kota Kashgar di Xinjiang, sempat berhenti di Jalur Sutra, dan Urumqi, ibu kota wilayah tersebut. Informasi lebih lanjut ditutup dan media yang dikendalikan Partai Komunis Tiongkok belum melaporkan kunjungannya.
 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengonfirmasi kedatangan Bachelet dan mengatakan ia akan melakukan pembicaraan luas terkait seluruh sektor. Tidak ada wartawan yang akan mendampinginya di Tiongkok, tetapi Bachelet akan menggelar konferensi pers untuk membahas kunjungannya.
 
"Saya berharap kunjungan ini akan mempromosikan pertukaran dan kerja sama antara kedua belah pihak dan memainkan peran aktif dalam memajukan perjuangan hak asasi manusia internasional," katanya, dikutip dari NBC News, Selasa, 23 Mei 2022.
 
Hal yang dipertanyakan adalah apakah Bachelet akan diperbolehkan untuk mengunjungi bekas kamp konsentrasi (internment camps) yang disebut Tiongkok sebagai pusat pelatihan dan pendidikan, dan bertemu dengan para tahanan atas dasar kebebasan beragama, politik dan budaya, seperti Ilham Tohti, seorang ekonom dan pemenang Hadiah Sakharov.
 
Tiongkok juga dituduh mempraktikkan kerja paksa, kontrasepsi paksa, dan memisahkan anak-anak dari orang tuanya. Yayasan Dui Hua mengatakan puasa Ramadan atau penjualan buku-buku Islam juga menjadi sasaran. 
 
Tidak diketahui apakah Bachelet akan bertemu dengan pejabat yang memimpin tindakan keras di Xinjiang, di antaranya mantan sekretaris partai regional Chen Quanguo, yang sekarang menjadi pejabat di Beijing.
 
Bachelet, mantan presiden Chili, berencana untuk berbicara dengan pejabat tinggi nasional dan lokal, organisasi masyarakat sipil, perwakilan bisnis dan akademisi, dan memberikan kuliah kepada mahasiswa di Universitas Guangzhou.
 
Kelompok-kelompok HAM meminta lebih banyak informasi dan pertanggungjawaban dari Tiongkok atas kebijakannya di Tibet dan Mongolia yang membatasi hak-hak budaya minoritas. Tindakan keras terhadap kebebasan di Hong Kong juga telah menyebabkan AS dan lainnya menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah pusat lokal dan Tiongkok.
 
Amnesty International mengatakan Bachelet harus "mengatasi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat" selama perjalanannya.
 
Baca:  Pelanggaran Berat HAM Diduga Terjadi di Xinjiang
 
"Kunjungan Michelle Bachelet yang telah lama tertunda ke Xinjiang adalah kesempatan penting untuk menangani pelanggaran HAM di kawasan itu, tetapi itu juga akan menjadi pertempuran sengit melawan upaya pemerintah Tiongkok untuk menutupi kebenaran," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan.
 
"PBB harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi hal ini dan menolak dimanfaatkan untuk mendukung propaganda terang-terangan," kata Callamard.
 
Kunjungan Bachelet dilakukan menjelang dirilisnya laporan tentang situasi HAM di Xinjiang. Hampir 200 kelompok HAM telah mendesak Bachelet untuk merilis laporan itu, yang diklaim sudah hampir siap selama berbulan-bulan.
 
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price turut mengutarakannya Jumat, 20 Mei 2022, mengatakan AS dan pihak-pihak lain sudah menunggu laporan itu dirilis berbulan-bulan. (Kaylina Ivani)
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif